Tampilan: 36
Jakarta | Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program Makanan Bergizi Gratis (MBG) belum masif. Informasi tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis. Menurut Maman, kondisi tersebut terkait dengan tahapan penataan yang sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan karena pemerintah mengabaikan potensi usaha kecil dalam mendukung pelaksanaan program.
BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono saat ini memprioritaskan perbaikan sistem dan mekanisme internal. Langkah ini diambil setelah ditemukan indikasi pelanggaran hukum di lembaga tersebut. Maman menyatakan penguatan tata kelola perlu menjadi perhatian sebelum memperluas kemitraan lebih luas. Dengan demikian, perhatian lembaga saat ini diarahkan pada penataan proses internal, sehingga pelaksanaan program mempunyai landasan kerja yang lebih terorganisir.
Prioritas ini juga menjelaskan mengapa partisipasi UMKM belum terlihat besar dalam berbagai kebutuhan rantai pasok MBG. Pemerintah, menurut Maman, berencana mendorong keterlibatan ekosistem UMKM setelah pembenahan internal BGN berlangsung. Artinya, peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berperan dalam menyediakan kebutuhan program tetap menjadi bagian dari rencana, namun perlu mengikuti kesiapan sistem dan mekanisme yang sedang disusun. Pemerintah ingin memastikan tahapan-tahapan tersebut berlangsung secara berurutan, dengan landasan perbaikan sebelum partisipasi diperluas.
Bagi UMKM, pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa ruang kemitraan dalam program MBG belum ditutup, namun masih menunggu tahap penataan. Keterlibatan yang lebih luas diharapkan dapat didorong ketika mekanisme internal BGN sudah diperbaiki dan pelaksanaan program siap melibatkan lebih banyak pihak. Pada tahap ini, ekosistem UMKM bisa mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam rantai pasok sesuai kebutuhan program. Namun Maman belum merinci mengenai bentuk kerja sama tersebut maupun waktu pelaksanaannya. Untuk saat ini, arah kebijakan yang disampaikan berfokus pada perbaikan tata kelola terlebih dahulu, kemudian mendorong partisipasi UMKM yang lebih luas dalam rantai pasok MBG.
Survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 1.806 responden UMKM pada Agustus 2026 memberikan gambaran keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Temuan menunjukkan bahwa jangkauan program kemitraan di kalangan UMKM ini masih terbatas. Data ini juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum merasakan peluang baru terkait MBG, sementara beberapa responden melaporkan kondisi aktivitas usaha yang menurun.
Dari kelompok UMKM formal yang disurvei, hanya 5 persen yang menyatakan telah bermitra atau menjajaki kerjasama dalam program MBG. Angka tersebut mencakup pelaku usaha yang sudah terlibat dan yang masih dalam tahap penjajakan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kemitraan yang sedang berjalan. Namun hasil survei menunjukkan bahwa keterhubungan UMKM formal dengan program ini masih dialami oleh sebagian kecil responden.
Temuan lain menunjukkan 80 persen responden UMKM belum melihat peluang bisnis baru dari program MBG. Oleh karena itu, bagi sebagian besar peserta survei, sejauh ini program tersebut tampaknya tidak menjadi sumber peluang bisnis tambahan. Angka tersebut menggambarkan persepsi responden pada saat survei dilakukan; Angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah mereka telah memperoleh informasi, memenuhi persyaratan kemitraan, atau mampu memenuhi kebutuhan program.
Secara terpisah, 22 persen responden melaporkan aktivitas usahanya mengalami penurunan. Hasil-hasil ini perlu dibaca sebagai laporan mengenai kondisi bisnis para responden, bukan sebagai bukti bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh program MBG atau rendahnya keterlibatan dalam rantai pasokan. Survei yang disebutkan tidak mengetahui penyebab perubahan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran kondisi yang dilaporkan UMKM selama periode pendataan.
Ketiga angka ini menyoroti aspek yang berbeda: keterlibatan atau eksplorasi kemitraan, persepsi terhadap peluang baru, dan kondisi kegiatan bisnis. Pemisahan ini penting agar hasil survei tidak diinterpretasikan secara berlebihan. Secara keseluruhan, data Indef menunjukkan bahwa manfaat MBG belum banyak dirasakan sebagai peluang bisnis oleh responden UMKM, meski temuan tersebut tidak menjelaskan faktor-faktor yang membentuk pengalaman masing-masing pelaku usaha.
Maman menegaskan, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa distandarisasi. Peran masing-masing pelaku perlu disesuaikan dengan kapasitas produksi, ketersediaan modal dan kemampuan memenuhi kebutuhan secara konsisten. Pendekatan ini penting agar peluang usaha terbuka tanpa membebani pelaku dengan tanggung jawab yang melebihi sumber dayanya. Kebutuhan masing-masing daerah dan struktur rantai pasok lokal juga perlu dipertimbangkan.
Mengelola dapur umum MBG umumnya memerlukan investasi, fasilitas, tenaga kerja, dan volume produksi yang relatif besar. Oleh karena itu, rata-rata kegiatan tersebut lebih cocok untuk klaster usaha menengah yang memiliki permodalan dan kapasitas operasional lebih kuat. Tugasnya tidak hanya mengolah makanan, tetapi juga menjaga proses penyediaan dan pengiriman agar sesuai jumlah dan jadwal kebutuhan. Namun usaha skala menengah bukanlah syarat mutlak yang berlaku di semua daerah.
Klaster usaha kecil dapat mengambil peran di sektor hulu, misalnya melalui peternakan ayam, produksi telur, atau penyediaan ikan. Keterlibatan dalam tahap produksi ini memungkinkan usaha kecil untuk memasok makanan tanpa harus mengelola dapur dengan kebutuhan modal yang lebih tinggi. Memperkuat hubungan dengan pengelola dapur, termasuk memastikan kuantitas, kualitas, dan jadwal pembelian, dapat membantu aktivitas bisnis berjalan lebih terencana.
Sedangkan usaha mikro berpotensi memasok kebutuhan pangan sehari-hari, seperti sayur mayur dan bahan pokok yang dijual secara eceran. Peran ini dapat membuka akses pasar bagi pedagang dan pemasok lokal, terutama jika pengadaannya disusun berdasarkan ketersediaan bahan di masing-masing daerah. Pembagian peran ini merupakan gambaran penyesuaian berdasarkan skala dan kapasitas, bukan pola tunggal dalam seluruh pelaksanaan MBG. Di wilayah tertentu, kemampuan produksi, jenis komoditas, dan kondisi pasar dapat menimbulkan pembagian dan bentuk kemitraan yang berbeda. Dengan memetakan kebutuhan secara cermat, kontribusi UMKM dapat diperluas secara realistis, sementara pasokan program tetap terjaga. Data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juli 2026 mencatat, terdapat 63.189 unit UMKM yang telah masuk dan terhubung dengan ekosistem rantai pasok program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah telah turut andil dalam jaringan penyediaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program. Keterkaitan ini menggambarkan banyaknya UMKM yang tercatat masuk dalam ekosistem pemasok, namun belum tentu menjamin seluruh wilayah, kategori usaha, atau kebutuhan program terlayani secara merata. Oleh karena itu, data ini dapat menjadi gambaran skala partisipasi yang telah terbentuk hingga periode pelaporan, serta menjadi titik awal untuk melihat cakupan keterlibatan yang masih dapat diperluas.
Peningkatan partisipasi UMKM lokal memerlukan sistem yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi dan terhubung dengan kebutuhan rantai pasok secara lebih rutin. Mekanisme pendaftaran yang terintegrasi dapat menjadi sarana pengumpulan informasi pelaku usaha dalam satu sistem. Dengan proses yang terorganisir, pemerintah dapat mengelola registrasi dan data UMKM dengan lebih sistematis. Hal ini penting agar upaya perluasan keterlibatan tidak hanya fokus pada jumlah peserta saja, namun juga memperhatikan keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem MBG. Namun, angka dan data yang tersedia tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan besarnya dampak registrasi terpadu sebelum mekanisme tersebut dijalankan dan hasilnya dapat dinilai.
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM.
Baca juga: Program POLIRAN, Aipda Reza Fajar A Motivasi Warga Bojong Tingkatkan Keterampilan | Program Sekolah Rakyat Terpadu Penuhi Kebutuhan Pendidikan di Papua
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
