Pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi umum merupakan tulang punggung peradaban modern yang mempunyai multiplier effect besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi, memangkas biaya logistik, hingga menjamin keadilan sosial, kehadiran transportasi yang andal merupakan syarat mutlak bagi suatu bangsa yang ingin menjadi negara maju.
Oleh Djoko Setijowarno
TAPI akhir-akhir ini komitmen ini tampaknya semakin berkurang. Di tengah gencarnya retorika pembangunan, narasi perbaikan transportasi umum dan keselamatan mobilitas warga di lapangan seolah terabaikan dan terpinggirkan dari prioritas nasional.
Pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi memberikan dampak berkelanjutan yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi dan sosial. Dampaknya terhadap (1) pertumbuhan ekonomi dan efisiensi logistik (peningkatan konektivitas dan investasi), (2) pemberdayaan wilayah dan konektivitas antar wilayah (pemerataan pembangunan dan integrasi wilayah), (3) lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (kesempatan kerja langsung dan tidak langsung), (4) peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap layanan publik (aksesibilitas sosial dan efisiensi waktu dan energi), (5) pengembangan sektor pariwisata (peningkatan kunjungan dan ekosistem lokal).
Laporan mengenai target pembangunan infrastruktur kini semakin jarang, mulai dari jalan tol, jalan nasional, jalan paralel perbatasan, hingga jaringan jalan daerah. Hal serupa juga terjadi pada sektor angkutan umum seperti kereta api, bandara, terminal, pelabuhan, dermaga, dan penambahan kapal penumpang. Wacana reaktivasi jalur kereta api juga terkesan stagnan, padahal secara fisik beberapa jaringan sudah siap dibangun, seperti jalur Kedungjati–Tuntang di Jawa Tengah dan koridor Bandara Sepinggan–IKN di Kalimantan Timur.
Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan kini meninggalkan koridor Malinau–Krayan di Kalimantan Utara yang ditargetkan selesai pada tahun 2029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp32 triliun. Pemerintah harus bisa mempercepat penyelesaiannya pada tahun 2028 agar dampak positif program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kelompok Peningkatan Ekonomi/Keluarga Sejahtera dapat segera dirasakan oleh masyarakat Krayan.
Keterbatasan akses ini membuat masyarakat Krayan semakin bergantung pada interaksi dengan negara tetangga, Malaysia. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya infrastruktur perdesaan dan fasilitas transportasi umum di sepanjang kawasan perbatasan.
Kemajuan pembangunan di daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) dirasa belum menunjukkan lompatan yang signifikan. Sebagian besar jaringan jalan akses di kawasan ini tidak terkoneksi dengan baik. Akibatnya, isolasi masih menghantui kehidupan warga, masyarakat kerap kesulitan menjangkau rumah sakit saat membutuhkan perawatan medis atau melahirkan.
Keterbatasan ini juga membebani generasi muda; Anak-anak sekolah dan guru masih harus berjalan kaki lebih dari 10 kilometer untuk belajar, atau mempertaruhkan keselamatan mereka saat menyeberangi sungai deras karena kurangnya jembatan yang memadai.
|
BACA JUGA Menembus Keterpencilan Mahakam Ulu: Harapan Baru Transportasi dan Perekonomian Perbatasan |
Dalam studi ekonomi pembangunan dan perencanaan fiskal, investasi publik di bidang infrastruktur umumnya mempunyai angka pengganda yang berkisar antara 1,2 hingga 2,5 kali total nilai investasi awal. Pertumbuhan ekonomi menuntut percepatan infrastruktur transportasi dan dibangunnya sarana transportasi hingga ke seluruh pelosok tanah air.
Presiden menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun rencana kelanjutan proyek Kereta Cepat ke Surabaya nampaknya kontradiktif. Proyek megah ini memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar. Mengingat terbatasnya kekayaan sumber daya alam di Pulau Jawa, maka pembiayaan diperkirakan akan kembali bergantung pada hasil pengerukan kekayaan mineral dari luar Pulau Jawa.
Ironisnya, masyarakat di daerah penghasil mineral tersebut belum menikmati hasil kekayaannya secara adil dan cenderung tetap terperosok dalam kemiskinan. Jika proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya dipaksakan menjadi kenyataan, kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa dikhawatirkan akan semakin melebar.
Keselamatan transportasi diabaikan
Anggaran keselamatan transportasi juga mengalami pemotongan. Tak heran jika angka kecelakaan transportasi meningkat dalam dua tahun terakhir. Pemotongan anggaran perjalanan dinas ini berpotensi berakibat fatal, mengingat kegiatan pemantauan seperti pemeriksaan kebugaran armada (ramp check) dan pemeriksaan keandalan infrastruktur transportasi sangat bergantung pada alokasi tersebut.
Jika anggaran ini terus dipotong, maka fungsi pengawasan keselamatan di lapangan tentu tidak dapat berjalan maksimal yang pada akhirnya akan membahayakan keselamatan pengguna jasa.
Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) pada Januari hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 600 kasus kecelakaan kapal (mulai dari kapal penumpang, kapal cepat/pariwisata, hingga penyeberangan antar pulau). Beberapa kasus yang menarik perhatian masyarakat antara lain insiden kapal penyeberangan KMP di Laut Jawa, kecelakaan kapal wisata di kawasan perairan strategis (seperti Labuan Bajo), hingga kecelakaan kapal karena cuaca buruk dan gangguan teknis mesin.
Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri yang diolah Bappenas (2025), terdapat 24.296 korban meninggal dunia dan terjadi 158.508 kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor menduduki peringkat tertinggi yaitu 77,4 persen. Disusul angkutan barang (10,5 persen), angkutan orang (8 persen), mobil penumpang (2,4 persen), kendaraan tidak bermotor (1,5 persen), dan kendaraan listrik 0,2 persen). Akibatnya, angka kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata 3 orang meninggal setiap jamnya, sehingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar.
Kajian Puslitbang Polri menemukan kendaraan roda dua mendominasi sekitar 75 persen kecelakaan lalu lintas. Hal ini menegaskan bahwa pengendara sepeda motor merupakan kelompok pengguna jalan paling rentan di Indonesia. Meski jumlah kendaraan bermotor terus meningkat, namun proporsi sepeda motor tetap konsisten di atas 75 persen.
Kelompok usia muda mempunyai risiko paling tinggi. Penelitian kepolisian menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran dan kecelakaan melibatkan kelompok usia produktif (17–35 tahun), terutama pelajar dan mahasiswa. Sepeda motor menjadi moda transportasi utama karena murah, fleksibel, dan mampu menjangkau wilayah yang tidak terlayani angkutan umum. Hal ini menunjukkan buruknya pelayanan transportasi umum menjadi pendorong utama peningkatan penggunaan sepeda motor.
Berbagai program strategis pemerintah untuk mencetak SDM unggul, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda berpotensi sia-sia jika tidak diimbangi dengan jaminan keamanan mobilitas masyarakat. Upaya membangun kualitas generasi muda akan sia-sia jika nyawa mereka terancam dan menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat lemahnya sistem keselamatan transportasi.
Transportasi umum dilupakan
Pada kampanye Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sejumlah komitmen dan visi strategis untuk meningkatkan transportasi umum dan mobilitas perkotaan. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan dan perluasan subsidi angkutan umum di kota-kota besar. Dalam debat resmi Pilpres 2024, Gibran bahkan menekankan pentingnya penyediaan transportasi perkotaan yang aman dan nyaman, dengan memberikan prioritas khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.
Komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan pembangunan transportasi umum di daerah patut dipertanyakan. Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah di 38 provinsi, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota, yang harus diimbangi dengan peningkatan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan setiap tahunnya untuk membenahi transportasi publik.
Kenyataan di lapangan menunjukkan peningkatan yang sangat minim, baru 46 pemerintah daerah (sekitar 8 persen) yang sudah menerapkan angkutan umum modern dengan menggunakan APBD, meliputi 13 provinsi, 19 kota, dan 14 kabupaten.
 |
BACA JUGA Dilema Sepeda Motor di Indonesia: Bertahan atau Mempertaruhkan Keselamatan? |
Pemerintah sebenarnya menargetkan perbaikan transportasi umum di 20 kota pada RPJMN 2025-2029. Namun realisasi program ini masih diragukan. Sempat mencapai puncaknya sebesar Rp582,98 miliar pada tahun 2023, alokasi anggarannya terus menurun hingga direncanakan hanya sebesar Rp82,6 miliar pada tahun 2026. Tahun depan, anggarannya sebesar Rp100 miliar untuk stimulus angkutan umum. Namun pihaknya hanya menyasar lima kota yakni Kota Manado, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Balikpapan, dan Kota Pontianak.
Manfaat utama transportasi umum modern mencakup lima aspek strategis, yaitu (1) efisiensi lingkungan dan dekarbonisasi, yaitu mendorong pengurangan emisi karbon dan pengurangan polusi udara perkotaan; (2) efisiensi biaya dan penghematan ekonomi, yaitu mengurangi beban anggaran transportasi masyarakat sekaligus mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, (3) keamanan dan keselamatan lalu lintas.
Yakni mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan pengelolaan fasilitas dan armada yang terintegrasi; (4) peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas sosial, yaitu mewujudkan keadilan mobilitas dan penguatan konektivitas first mile dan last mile; dan (5) penataan ruang kota dan Transit-Oriented Development (TOD), yaitu optimalisasi penggunaan lahan kota dan mendorong pertumbuhan wilayah berbasis TOD.
Tampaknya janji-janji kampanye mengenai perbaikan transportasi umum belum terpenuhi. Komitmen ini seakan diabaikan dan dilupakan karena dianggap tidak lagi menjadi prioritas. Permasalahannya bukan pada kurangnya anggaran, namun kurangnya kemauan politik dari pemerintah. Alokasi anggaran sebenarnya tersedia, namun seringkali diprioritaskan untuk program yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan mobilitas masyarakat yang aman dan terjangkau.
Ciri utama negara maju adalah adanya pelayanan transportasi umum yang modern dan terintegrasi. Oleh karena itu, impian Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia Maju berpotensi hanya sekedar omongan manis belaka. Visi besar tersebut tidak diimbangi dengan upaya keras dan kerja nyata untuk mengejar ketertinggalan dalam peningkatan transportasi umum di berbagai daerah.
Meniru Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya harus mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran ini sangat penting untuk mempercepat pemerataan konektivitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di kepulauan Maluku Utara.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengidentifikasi potensi kebutuhan untuk membangun/mengelola jalan pertanian sepanjang sekitar 5.000 kilometer untuk menghubungkan akses kawasan pertanian ke jalur distribusi utama dan mendukung produktivitas desa-desa di seluruh Maluku Utara.
Guna menekan biaya pemeliharaan dan mempercepat pekerjaan, Pemprov Malut mulai menyiapkan metode stabilisasi tanah yang dicampur bahan aditif dan semen. Teknologi ini diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 200 juta hingga Rp 250 juta per kilometer dengan ketahanan struktur yang lebih lama dibandingkan perkerasan batu pasir (sirtu) konvensional.
Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), terobosan yang dilakukan Maluku Utara patut ditiru. Kebijakan serupa juga harus diterapkan pada APBN: setidaknya 10 persen anggaran harus dialokasikan khusus untuk mengejar ketertinggalan dan perbaikan infrastruktur dan sistem transportasi di berbagai daerah. Langkah ini krusial agar pembangunan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, sehingga wilayah di luar Pulau Jawa bisa sejajar dengan Pulau Jawa pada tahun 2045.
Penulis merupakan akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Pertimbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
