Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan Aplikasi Integrasi Satu Data Mimika (MAITUA), sekaligus menggelar Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Forum Satu Data Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (3/11/2026) dan dibuka resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Sekretariat Daerah Mimika, Dr. Yohana Paliling, M.Si., didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, ST, M.Si.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika yang juga dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bupati Johannes Rettob dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Yohana Paliling mengatakan, di era transformasi digital, data menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kebijakan yang baik harus didukung dengan data yang akurat, terkini, terpadu, akuntabel, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemkab Mimika terus mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan berbasis data,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, peluncuran Aplikasi MAITUA merupakan salah satu langkah strategis Pemkab Mimika dalam memperkuat integrasi dan pengelolaan data antar perangkat daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan tepat sasaran.
“Aplikasi MAITUA diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendukung integrasi data antar perangkat daerah, mengurangi perbedaan data, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, serta menyediakan data yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Lebih lanjut Yohana menegaskan keberhasilan penerapan Satu Data tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan aplikasi saja, namun juga memerlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan.
Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun pemerintahan yang terintegrasi, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil. Setiap perangkat daerah wajib menyampaikan data tepat waktu, melakukan pemutakhiran secara berkala, dan memastikan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, ”ujarnya.
Menurut Bupati, Forum Satu Data mempunyai peran penting sebagai forum koordinasi untuk menyelaraskan visi, persepsi dan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data terpadu di Kabupaten Mimika.
“Melalui forum ini, kita dapat menyepakati data prioritas, menerapkan standar data dan metadata, memperkuat interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan master data sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia. Jangan sampai perbedaan data antar instrumen daerah menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yohana juga meminta Diskominfo Mimika selaku Pengelola Data untuk terus memperkuat koordinasi, memberikan pendampingan teknis, serta memantau pengelolaan dan integrasi data lintas perangkat daerah.
Sementara itu, BPS Mimika selaku Pengawas Data Statistik bersama seluruh perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas statistik sektoral guna menghasilkan data yang valid, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang kita hasilkan bukan sekedar kumpulan angka atau dokumen administratif, namun harus benar-benar menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, evaluasi kinerja pemerintah, dan menjawab kebutuhan masyarakat Mimika,” ujarnya.
Yohana berharap Aplikasi MAITUA dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya Forum Satu Data dalam menghasilkan kesepakatan konkrit yang dapat ditindaklanjuti bersama.
Melalui peluncuran Aplikasi MAITUA dan penguatan Forum Satu Data diharapkan Pemerintah Kabupaten Mimika semakin mampu mewujudkan tata kelola berbasis data yang terintegrasi, transparan dan akuntabel, serta mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
TIM
0
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
