Dua Tahun Prabowo-Gibran, Jaringan Resolusi 98 Soroti Ekonomi Masyarakat dan Reformasi SDA

jpnn.comJAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 98 Resolusi Network menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai dapat mendorong penguatan perekonomian masyarakat, reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA), serta perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Evaluasi tersebut disampaikan dalam paparan bertajuk “Gerakan Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad untuk Tumbuh Kerakyatan, Sejahtera Bersama” pada Rabu (21/10/2026).

Agustin Lumban Gaol, salah satu penggagas Jaringan Resolusi 98, mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jaringan Resolusi 98, salah satu arah kebijakan yang menjadi perhatian adalah upaya penguatan demokrasi ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan nasional.

Presiden Prabowo meyakini UUD 1945, khususnya Pasal 33, merupakan norma dasar (red-grundnorm) yang secara hierarkis harus mendasari dan menjadi acuan seluruh kebijakan dan program pemerintah, kata Agustin seperti keterangan Jaringan Resolusi 98 dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Mereka menilai pendekatan ini merupakan koreksi terhadap pola pembangunan di era Reformasi yang menurut mereka belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan perekonomian.

Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Selain ekonomi kerakyatan, Jaringan Resolusi 98 menyoroti perbaikan tata kelola sumber daya alam. Mereka menilai penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam masih cenderung terkonsentrasi pada kelompok elite sehingga manfaatnya belum maksimal dirasakan masyarakat luas.