RRI.CO.ID, Jakarta – BGN RI memperkuat pengawasan pelaksanaan Program MBG dengan melibatkan langsung kader posyandu dalam pengawasan dapur persediaan makanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian makanan bergizi berjalan sesuai standar, tepat waktu, dan menjangkau masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BGN dengan Tim Pembina Posyandu Pusat yang berlangsung di Bali. Melalui kerja sama ini, peran posyandu diperluas tidak hanya dalam membantu distribusi pangan, namun juga mendukung pendataan penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan posyandu merupakan bagian dari upaya penguatan pelaksanaan program MBG di tingkat masyarakat. Menurutnya, kehadiran kader yang berinteraksi langsung dengan warga dapat membantu memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok yang sesuai dengan sasaran program.
“Dengan nota kesepahaman ini, kerja sama kita tidak hanya pada penyaluran MBG saja, tapi juga mencakup edukasi gizi. Kemudian, pendataan dan memastikan penerima manfaat tepat sasaran,” kata Sudaryono dalam keterangannya seperti dilansir laman BGN RI, dikutip Minggu, 25 Oktober 2026.
Kader Posyandu Diberi Akses Pantau Dapur MBG
Dalam pelaksanaan kerjasama ini, kader posyandu mendapatkan akses untuk memantau kegiatan operasional Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan pelayanan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan, termasuk pengiriman makanan tepat waktu kepada penerima manfaat.
BGN menilai pengawasan yang melibatkan masyarakat di tingkat lokal dapat membantu memperkuat pemantauan pelaksanaan program. Kehadiran kader posyandu diharapkan dapat menjadi penghubung antara kondisi pelayanan di lapangan dengan kebutuhan evaluasi oleh BGN.
“Kami ingin kader posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” kata Sudaryono. Penguatan pengawasan terutama diarahkan pada daerah yang mempunyai angka prevalensi stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
BGN Targetkan 21 Juta Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
Selain pengawasan dapur, kerjasama dengan posyandu juga diarahkan untuk meningkatkan keakuratan data penerima manfaat MBG di luar lingkungan sekolah. Kelompok sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan dukungan gizi.
Potensi penerima manfaat dari ketiga kelompok ini mencapai sekitar 21 juta orang di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 10 juta penerima telah terjangkau program MBG, sedangkan perluasan layanan akan dilakukan secara bertahap, kata Sudaryono.
Keterlibatan kader posyandu dalam proses pendataan diharapkan dapat membantu BGN mengidentifikasi calon penerima manfaat dengan lebih akurat. Dengan begitu, pendistribusian pangan bergizi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran di masing-masing daerah.
Sudaryono menegaskan, pelaksanaan program MBG harus mengedepankan akuntabilitas karena seluruh pembiayaan menggunakan APBN. Oleh karena itu, data penerima manfaat yang akurat menjadi aspek penting agar belanja pemerintah menghasilkan manfaat gizi bagi masyarakat.
“MBG adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, uang rakyat harus diubah menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat,” kata Sudaryono.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
