Infonegeri, BENGKULU – Persatuan Gerakan Nasional (PGK) Provinsi Bengkulu menggelar diskusi publik bertema 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan, di Set Up Coffee Bengkulu, Sabtu (24/10/2026).
Hadir sebagai narasumber, Dosen dan Praktisi Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, (UMB) Dr. Elfahmi Lubis, SH dan Aktivis Persatuan Pergerakan Nasional yang juga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma, Hendri Satrio, MIKom.
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Bengkulu antara lain UMB, UNIB, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) dan lain-lain.
Dalam pemaparannya, Fahmi menyampaikan, program sekolah rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo diharapkan mampu menjangkau seluruh kabupaten/kota di Bengkulu.
“Saat ini kita tahu baru dibangun 1 sekolah rakyat, tentunya kita ingin program sekolah rakyat ini hadir di setiap kabupaten kota di Bengkulu,” ujarnya.
Sambil menceritakan kisah pribadinya, ia menilai pendidikan tersebut diyakini mampu mengubah taraf hidup seseorang. Sehingga akses terhadap pendidikan harus dirasakan oleh setiap anak bangsa, khususnya anak-anak Bengkulu. Agar program ini tidak dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saya orang yang nasibnya berubah karena pendidikan. Dulu orang tua saya kesulitan, tapi karena saya mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.
Pada sesi lainnya, Hendri Satrio menilai program sekolah rakyat merupakan perwujudan cita-cita presiden nomor empat, yakni membangun sumber daya manusia unggul. Di era pemerintahan Prabowo, akses terhadap pendidikan dibuka seluas-luasnya.
“Sekolah rakyat mungkin bisa menjadi jawaban konkrit bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini sejalan dengan cita-cita beliau. Pemerintah daerah harus menyambut baik program ini agar tidak ada lagi anak-anak Bengkulu yang tidak bisa mengakses pendidikan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Hendri juga mengajak mahasiswa untuk menjadi agen yang memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Bahkan, dia dengan tegas menyatakan bahwa siapa pun yang tidak mendukung keberadaan sekolah negeri bukanlah masyarakat yang berpihak pada masyarakat miskin.
“Secara undang-undang, sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, nyatanya selama ini belum semua orang bisa merasakan pendidikan yang layak. Jadi kalau ada yang menolak sekolah rakyat, berarti tidak mau masyarakat miskin bersekolah. Siswa wajib memantau program ini, lihatlah anak-anak di sekitar kita,” tutupnya.
Wartawan | Soprian Ardianto
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
