JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Lembaga riset Evident Institute baru saja merilis kajian yang mengulas komunikasi publik selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kajian ini membahas tentang tingkat kepuasan masyarakat, pendekatan dialog dalam perumusan kebijakan, serta sejumlah tantangan perekonomian yang masih dihadapi masyarakat dan dunia usaha.
Diutarakan Kepala Riset Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo, penelitian ini mengungkap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih tergolong tinggi. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya, dikutip dari Republik, Kamis (22/10/2026).
Meski tingkat kepuasannya masih tergolong tinggi, Antonius mengatakan perlu adanya evaluasi berkala terhadap program pemerintah termasuk MBG, terutama terkait efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembiayaan, agar dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Komunikasi Dialog
Selain itu, lembaga penelitian ini juga mengkaji pendekatan komunikasi pemerintah dalam proses perumusan kebijakan. Antonius meyakini dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mempertemukan kepentingan sejumlah pihak.
Dia mencontohkan proses pembahasan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang melibatkan pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Dalam konteks ini, Evident Institute menilai komunikasi dua arah dalam merumuskan dan mengambil keputusan terkait kebijakan juga dapat diterapkan dalam pembahasan kebijakan ekonomi lainnya, terutama terkait kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam kajian tersebut, Evident Institute juga menekankan untuk menyoroti persoalan penyampaian pengaduan di media sosial sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. “Aspirasi masyarakat disarankan untuk dijadikan bahan evaluasi agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok terdampak,” jelasnya.
Senada, Koordinator Satgas Komunikasi Strategis UGM Gilang Desti Parahita juga menegaskan, pemerintah perlu memperbaiki model komunikasi kebijakan satu arah menjadi dialogis sejak awal, mulai dari perencanaan kebijakan, konsultasi publik, penyusunan hingga pemantauan dampak.
Gilang menegaskan, instansi pemerintah wajib membuka ruang berdialog, mendengarkan masukan, dan membangun kolaborasi jaringan. “Sehingga dapat memunculkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan publik di mata masyarakat,” jelasnya dalam Workshop Anugerah PR INDONESIA (AHI) 2026 sesi I di Tugu Pers Nasional Surakarta, Rabu (7/10/2026). (Evira Anyelia)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
