Kepala BPKS Jelaskan Perkembangan Terkini Sabang

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh – Lebih dari dua bulan setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi membahas pengembangan konektivitas Sabang – Andaman dan Nicobar, tindak lanjut kerja sama strategis ini mulai bergerak ke tahap teknis.

Namun hingga 25 September 2026, agenda besarnya belum sampai pada pengumuman dimulainya pembangunan fisik atau pembukaan jalur pelayaran reguler. Sejumlah pekerjaan masih perlu diselesaikan mulai dari penentuan ruang lingkup proyek, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, regulasi hingga kesiapan konektivitas maritim.

Pertemuan bilateral Prabowo dan Modi berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Juli 2026. Kedua pemimpin membahas berbagai bidang kerja sama, mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, maritim, perdagangan, investasi hingga konektivitas.

Sabang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Dalam pernyataan bersama Indonesia-India, Prabowo menyambut baik minat India untuk bermitra dalam pengembangan Pelabuhan Sabang secara terpadu.

Kerja sama ini tidak hanya diarahkan pada sektor pelabuhan saja. Pengembangan tersebut juga mencakup fasilitas kapal pesiar dan wisata bahari, industri maritim seperti perbaikan dan pembangunan kapal, hingga jasa darat untuk mendukung aktivitas energi lepas pantai di Laut Andaman.

Namun masih ada sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan. Kedua negara perlu mengembangkan ruang lingkup, mekanisme dan pembiayaan proyek secara lebih terukur dan menyesuaikannya dengan peraturan dan rencana pembangunan Indonesia.

Jangan Berhenti pada Pernyataan Politik

Kepala Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang, Dr. Iskandar Zulkarnaen, SE, M.Si., Ph.D., mengatakan konektivitas Sabang dengan India bukanlah gagasan yang hanya muncul setelah pertemuan Prabowo dan Modi.

Saat diwawancarai Dialeksis, Iskandar menjelaskan proses kolaborasi tersebut menempuh perjalanan panjang. Salah satu langkahnya adalah Visi Bersama Kerjasama Maritim di Indo-Pasifik pada tahun 2018.

Setahun kemudian, Joint Task Force (JTF) pertama Konektivitas Andaman – Aceh diselenggarakan di Banda Aceh. Pemerintah India melalui RITES Ltd juga telah melakukan pra-studi kelayakan Pelabuhan Sabang.

JTF kedua kemudian berlangsung di Port Blair, India, pada 19 – 20 Desember 2022. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, antara lain kajian Pelabuhan Teluk Sabang, pembangunan infrastruktur, dan peluang wisata kapal pesiar.

JTF ketiga yang semula direncanakan berlangsung di Aceh pada tahun 2023 belum juga terlaksana.

Menurut Iskandar, pertemuan Prabowo dan Modi pada Juli 2026 akan memberikan momentum politik baru yang sangat penting untuk mempercepat agenda Sabang – Andaman.

Ia berharap komitmen kedua kepala pemerintahan tidak berhenti pada pernyataan diplomatis saja.

Momentum politik yang telah terbentuk harus segera diterjemahkan oleh kementerian dan lembaga menjadi langkah konkrit dan roadmap yang jelas, kata Iskandar kepada Dialeksis.

Menurutnya, pembahasan mengenai Sabang telah melalui berbagai kajian dan forum teknis. Oleh karena itu, tahap selanjutnya harus dimulai untuk menjawab permasalahan yang lebih konkrit.

Mulai dari proyek apa yang akan diprioritaskan, siapa yang akan melaksanakannya, seperti apa skema pembiayaannya, fasilitas apa saja yang akan dikembangkan terlebih dahulu, hingga kapan konektivitas perdagangan dan pelayaran Sabang – Andaman benar-benar bisa berjalan.

Iskandar mengatakan JTF ketiga ini akan menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebutuhan teknis india dan India.

Pertemuan tersebut, kata dia, seharusnya tidak lagi hanya menghasilkan komitmen baru, namun menghasilkan target kerja yang terukur.

Tahapan kerjanya harus lebih jelas. Dari situ kementerian, Pemerintah Aceh, BPKS dan pelaku usaha mempunyai arah yang sama untuk bergerak, katanya.

Iskandar mengatakan, penyebutan langsung Sabang dalam perbincangan Presiden Prabowo dan PM Modi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.

Namun peluang ini juga membawa pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, konektivitas internasional bukan hanya sekedar membangun atau mempersiapkan dermaga.

Masih banyak elemen lain yang harus bekerja secara bersamaan, mulai dari bea cukai, imigrasi, karantina, peraturan perdagangan, operator pelayaran, pasar, investasi hingga menjamin arus barang.

Saat ini BPKS terus menawarkan kesiapan infrastruktur Sabang sebagai simpul perdagangan dan logistik internasional.

Iskandar mengatakan Sabang memiliki Dermaga CT-1 yang dapat dikembangkan sebagai terminal kapal pesiar dan yacht serta Dermaga CT-3 untuk kegiatan logistik dan perdagangan.

Dermaga CT-3 memiliki panjang sekitar 430 meter dengan kedalaman kolam 22 hingga 25 meter.

Menurut Iskandar, ketersediaan fasilitas tersebut merupakan modal penting. Namun infrastruktur saja tidak cukup.

Pelabuhan harus terhubung dengan jalur pelayaran, investasi, industri, komoditas perdagangan dan pasar berkelanjutan.

BPKS, kata dia, tertarik memastikan Sabang tidak hanya tercatat sebagai titik strategis dalam dokumen kerja sama india dan India.

Sabang harus benar-benar bertransformasi menjadi simpul perekonomian yang dinamis di kawasan Samudera Hindia.

JTF Ketiga Ditunggu

Salah satu indikator penting kelanjutan kerja sama ini adalah diselenggarakannya JTF yang ketiga. Dalam pernyataan bersama Prabowo – Modi pada 7 Juli 2026, pertemuan JTF ketiga diperkirakan akan berlangsung pada semester II 2026 dan dilanjutkan dengan implementasi rencana aksi.

Namun hingga 25 September 2026, Dialeksis belum menemukan pengumuman resmi bahwa JTF ketiga telah dilaksanakan. Di tingkat daerah, sejumlah persiapan telah dilakukan.

Pada tanggal 21 Juli 2026, Dinas Perhubungan Aceh mengadakan koordinasi untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Presiden Prabowo dan PM Modi sekaligus mempersiapkan agenda lanjutan JTF Aceh – Andaman.

Setidaknya ada tiga aspek yang dipersiapkan, yakni ketersediaan kapal yang memenuhi standar keselamatan internasional, kesiapan fasilitas dan prosedur bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan atau CIQS, serta kesiapan pelabuhan di Aceh, termasuk Sabang dan Malahayati.

Pemerintah Aceh juga mengkaji perlunya peraturan khusus perdagangan lintas batas agar pelayaran Aceh – Andaman dan Nikobar dapat terwujud.

Sabang Jangan Berhenti di Atas Kertas Lagi

Hal senada diungkapkan mantan Kepala BPKS pertama Zubir Sahim.

Kepada Dialeksis, Zubir mengatakan momentum Sabang – Andaman harus dimanfaatkan untuk mengembalikan fungsi utama Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang terhubung dengan jaringan ekonomi internasional.

Menurut dia, keunggulan geografis Sabang sudah diketahui sejak lama.

Letaknya yang berada di pintu masuk Selat Malaka dan langsung menghadap Samudera Hindia menjadi keunggulan yang tidak banyak dimiliki daerah lain.

Namun letak geografis yang unggul ini tidak serta merta berdampak pada aktivitas perekonomian.

“Sabang tidak kekurangan posisi strategis. Yang dibutuhkan sekarang bagaimana posisi strategis itu bisa diubah menjadi kegiatan perekonomian. Harus ada kapal yang masuk, barang keluar masuk, investasi, industri dan lapangan kerja,” kata Zubir kepada Dialeksis di Jakarta, Kamis, 25 September 2026.

Menurutnya, jika aktivitas ekonomi belum terbentuk maka keunggulan geografis Sabang tidak akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi Aceh.

Zubir mengingatkan, perkembangan Sabang sudah jauh.

Berbagai kajian, pertemuan dan studi kelayakan telah dilakukan.

Oleh karena itu, menurutnya, kerja sama terkini dengan India tidak boleh hanya sekedar dokumen.

“Kajian tentang Sabang sudah cukup banyak. Sekarang yang dibutuhkan adalah keputusan eksekusi. Siapa investornya, siapa operatornya, komoditasnya apa, pelabuhannya digunakan apa, frekuensi pelayarannya berapa, mekanisme CIQSnya bagaimana dan kapan kapal pertama akan berlayar. Itu harus dijawab,” ujarnya.

Zubir juga menilai JTF ketiga ini akan menjadi momentum penting untuk mengukur keseriusan pelaksanaan kerja sama Sabang – Andaman.

Menurut dia, pertemuan tersebut harus menghasilkan roadmap, pembagian tanggung jawab, tenggat waktu, dan model bisnis.

“Kalau JTF ketiga dilaksanakan, hasilnya harus konkrit. Harus ada roadmap dan tenggat waktunya. Kapan regulasinya selesai, kapan penetapan operatornya, kapan dilakukan uji coba pelayaran, dan kapan rute beroperasi secara reguler,” kata Zubir.

Basis Kargo adalah Kuncinya

Zubir menegaskan, konektivitas Sabang – Andaman jangan hanya diartikan sebagai pembukaan jalur kapal.

Pemerintah juga harus memperhitungkan kelayakan ekonominya.

Menurutnya, pelayaran internasional akan sulit bertahan jika kapal hanya memuat muatan satu arah dan kembali dalam keadaan kosong.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh, BPKS, pemerintah pusat dan dunia usaha perlu memetakan sejak awal komoditas Aceh yang bisa dipasarkan ke India.

Pada saat yang sama, perlu juga dihitung barang-barang dari India yang memiliki pasar di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.

Yang penting pangkalan kargonya. Kapal tidak mungkin hidup hanya dengan upacara pembukaan jalur. Kita harus hitung apa yang kita kirim ke sana dan apa yang mereka kirim ke sini. Harus ada keseimbangan arus barang agar jalur ini punya nilai ekonomi, kata Zubir.

Ia berpandangan Kepulauan Andaman dan Nikobar tidak boleh dijadikan tujuan akhir.

Kawasan ini bisa menjadi pintu masuk Sabang untuk menjangkau pasar India dan negara-negara Asia Selatan yang jauh lebih besar.

Karena itu, Zubir berharap pertemuan Prabowo dan Modi menjadi momentum untuk mengakhiri permasalahan klasik pembangunan Sabang: banyak punya ide besar, tapi lamban menerjemahkannya ke dalam kegiatan ekonomi.

Komitmen kedua kepala pemerintahan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kementerian, Pemerintah Aceh, BPKS, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan menerjemahkannya,” ujarnya.

“Sabang harus beralih dari potensi ke produksi, dari rencana ke perdagangan riil.”

Dari Komitmen hingga Eksekusi

Pernyataan Iskandar Zulkarnaen dan Zubir Sahim menunjukkan permasalahan mendasar dalam pembangunan Sabang: modal geografis dan infrastruktur tersedia, namun manfaat ekonomi sangat ditentukan oleh konektivitas, regulasi, pelayaran, investasi dan pasar.

Ukuran kemajuan kerja sama Sabang – Andaman tidak hanya dilihat dari seberapa sering agenda tersebut dibahas dalam forum diplomatik.

Masyarakat akan melihat kapan JTF ketiga akan dilaksanakan, bagaimana roadmapnya disusun, siapa yang akan membiayai proyek tersebut, fasilitas apa yang akan diprioritaskan, siapa operator pelayarannya, komoditas apa yang akan diperdagangkan dan kapan kapal pertama akan mulai berlayar secara rutin.

Sebab dermaga tanpa muatan belum tentu menciptakan perdagangan.

Demikian pula komitmen diplomasi tanpa operator, jadwal pelayaran, kepastian peraturan, dan model bisnis yang layak belum tentu mampu menggerakkan perekonomian.

Sabang kini telah disebutkan secara eksplisit dalam agenda resmi kedua negara.

Tahap selanjutnya adalah memastikan komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk proyek, investasi, arus kapal dan barang, industri maritim, serta peluang kerja nyata bagi masyarakat Aceh.