Presiden RI Prabowo Subianto diminta memperjelas standar penilaian jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih. Memiliki standar evaluasi dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.
Standar evaluasi ini disuarakan di tengah sorotan sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait dugaan suap pengelolaan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.
Presiden tentu punya kepanjangan untuk mengidentifikasi menteri-menteri yang najis. “Ini juga termasuk masukan dari opini-opini yang berkembang di masyarakat,”
kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kepada TulislahSelasa, 22 September 2026.
Menurut Jamil, Prabowo perlu memiliki langkah yang konsisten dalam menentukan apakah seorang menteri harus dipertahankan atau diganti. Dia mengatakan, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan Prabowo, yakni integritas dan kinerja.
Kata dia, menteri yang terindikasi najis seharusnya bisa dievaluasi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Namun, dia menekankan perlunya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan apakah tuduhan atau opini yang berkembang di masyarakat memiliki dasar yang kuat.
Dia mencontohkan sorotan terhadap Nusron Wahid dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menurut dia, pendapat yang berkembang mengenai kedua menteri tersebut sebaiknya dijadikan bahan evaluasi Presiden.
Sosok Nusron menjadi sorotan publik karena diduga terlibat dugaan suap pengelolaan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon. Sementara itu, Raja Juli Antoni dikecam terkait isu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bahkan diduga menerima amplop dari Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby
Misalnya saja pada kasus Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni, opini yang berkembang di masyarakat berujung pada sosok najis. “Pendapat seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja,”
jelas Jamil.
Ia menilai Prabowo bisa menggunakan alat pemerintah untuk menelusuri kebenaran berbagai informasi yang berkembang. Jika ditemukan indikasi kuat, menurut Jamil, bisa dilakukan evaluasi terhadap sikap menteri.
Kalau dari hasil penelusuran ada indikasi kuat, idealnya Presiden Prabowo bisaperombakan tanpa menunggu keputusan hakim di pengadilan,”
ujar mantan Dekan FIKOM IISIP ini.
Menurut Jamil, langkah tersebut dinilai memperkuat persepsi masyarakat bahwa pemerintah serius menjaga integritas kabinet.
Jika Prabowo melakukan hal tersebut, masyarakat akan yakin bahwa Presiden memang garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan memercayai publik kepada Prabowo dan pemerintahannya,”
kata Jamil.
Harus Ukurannya
Selain persoalan integritas, Jamil menilai kinerja harus menjadi indikator utama kinerja perombakan.
Menurut dia, Prabowo perlu menetapkan ukuran kinerja yang jelas agar alasan pergantian menteri bisa dipahami masyarakat.
Kedua, Prabowo tidak pandang buluperombakan menteri yang kinerjanya rendah. “Untuk itu, Prabowo sangat perlu menetapkan indikator kinerja para menterinya,”
lanjut Jamil.
Dia mengatakan, indikator-indikator tersebut penting agar keputusan reshuffle tidak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat tidak akan menilai secara liar terhadap menteri yang dilantik.perombakan,”
kata Jamil.
Jamil pun menyinggung soal pengganti Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Purbaya digantikan Suahasil Nazara dalam perombakan terbaru Kabinet Merah Putih.
Misalnya saja saat Purbaya beradaperombakanbeberapa masyarakat terkagum-kagum. Sebab, di mata sebagian masyarakat, kinerja Purbaya sudah bagus dan tidak ada kesalahan mendasar apalagi korupsi,
jelas Jamil.
Di sisi lain, Jamil menilai ada menteri yang mendapat sorotan terkait kinerjanya. Namun, hal itu masih dipertahankan di kabinet.
Misalnya saja Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, Natalius Pigai, Nusron Wahid, dan Widianti Putri Wardana yang saat ini masih menjabat sebagai menteri,”
kata Jamil.
Kondisi ini, menurut Jamil, bisa menimbulkan persepsi adanya perbedaan antara ukuran yang digunakan pemerintah dan penilaian masyarakat dalam menilai menteri.
Jadi, ada kesenjangan penilaian kinerja menteri antara presiden dan masyarakat. Hal ini bisa membuat masyarakat menilai apa yang dilakukan presiden perombakan tidak didasarkan pada indikator kinerja yang jelas,”
kata Jamil.
Dia menilai persepsi tersebut pada akhirnya bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Bukan hanya kepada Presiden Prabowo, tapi juga para menteri yang menjadi sorotan.
Penilaian ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo. “Termasuk tentunya kepercayaan masyarakat terhadap menteri yang kinerjanya dinilai rendah,”
kata Jamil.
Untuk itu, Jamiluddin kembali menekankan pentingnya konsistensi evaluasi kabinet. Menurut dia, Presiden perlu menjadikan integritas dan kinerja sebagai dua ukuran yang jelas dalam menentukan keberlangsungan seorang menteri di kabinet.
Kedua hal ini harus dipertahankan oleh Prabowo jika ingin tetap menjaga publik. Prabowo harus konsistenperombakan menteri-menteri yang terindikasi najis dan kinerjanya rendah,”
kata Jamil.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
