Pengamat politik Adi Prayitno menilai wacana perubahan model pencalonan presiden dengan syarat minimal mendapat dukungan dua fraksi di DPR akan membuat peluang tokoh yang tidak memiliki kendaraan politik di parlemen semakin sulit.
Pernyataan itu disampaikan Adi menanggapi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengaku mendengar usulan calon presiden ke depan mendapat dukungan setidaknya dua fraksi di DPR.
Menurut Adi, jika mekanisme dukungan minimal dua fraksi disetujui partai politik, maka popularitas atau elektabilitas seorang tokoh tidak akan cukup untuk bisa maju sebagai calon presiden.
Orang yang mungkin merasa hebat, merasa punya elektabilitas dan dukungan publik yang luar biasa, tapi kalau tidak didukung minimal dua fraksi di DPR RI, maka impiannya untuk maju sebagai calon presiden harus dihormati dan harus dikubur, kata Adi saat dihubungi, Senin (21/9).
Adi mengatakan, yang perlu kita tunggu saat ini adalah apakah gagasan tersebut benar-benar masuk dalam aturan pencalonan presiden.
“Kita tunggu saja syarat minimal pencalonan presiden yang diajukan kedua fraksi, apakah akan segera disahkan atau tidak. Kita tunggu saja dinamikanya,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini terutama akan menjadi tantangan bagi tokoh-tokoh yang tidak memiliki akses terhadap partai politik atau elite partai yang mempunyai kekuasaan di parlemen.
Apalagi yang tidak punya akses ke partai politik dan tidak punya akses ke elit-elit kunci partai politik, sulit untuk maju, termasuk bagi mereka yang tidak punya partai politik, atau terafiliasi dengan partai politik tapi tidak lolos parlemen, rasanya jalan menuju pencalonan presiden semakin terjal, berliku, dan menanjak, ”ujarnya.
Kendali Kebohongan pada Partai Parlemen
Adi kemudian menilai wacana tersebut semakin menunjukkan pentingnya posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam kontestasi Pilpres.
“Yang mengendalikan permainan adalah elite partai di parlemen, bukan mereka yang tidak punya partai atau partai yang baru berdiri dan belum pernah lolos parlemen. Dalam politik kita, jangan sekali-kali berpura-pura keren jika tidak punya kekuasaan atas partai tersebut,” kata Adi.
Ia menambahkan, tokoh yang dirasa mempunyai popularitas atau dukungan masyarakat tetap membutuhkan kendaraan politik jika mekanisme pencalonannya memerlukan dukungan fraksi di parlemen.
Pesannya sederhana: Jangan pernah merasa paling besar, paling lucu, paling berkuasa kalau tidak punya partai besar atau partainya tidak ada di parlemen, ujarnya.
Disinggung Anies dan KDM
Dalam pembahasannya mengenai tokoh-tokoh yang berpotensi menghadapi tantangan pencalonan, Adi menilai sejumlah nama disebut berpotensi maju di Pilpres 2029, seperti Anies Baswedan dan Dedi Mulyadi.
“Anies juga,” kata Adi.
“Khususnya KDM,” lanjutnya.
Khusus Dedi Mulyadi, Adi menilai pembahasan kemungkinan dirinya maju di Pilpres tetap perlu melihat posisi politiknya di Partai Gerindra.
Menurut Adi, selama Dedi masih menjadi kader Gerindra, tidak tepat jika ia mempertemukan peluang politiknya dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
“Selama KDM masih di Gerindra, tidak ada gunanya berhadapan langsung dengan Prabowo. Apapun itu, KDM tetap kadernya Prabowo. Kadernya boleh melawan ketuanya,” kata Adi.
Dia mengatakan pembicaraan mengenai kemungkinan Dedi menghadapi Prabowo hanya akan relevan jika Dedi keluar dari Gerindra.
“Kalau KDM keluar dari Gerindra, baru kita bahas soal Prabowo vs KDM. KDM ini masih di Gerindra, tidak layak dikonfrontasi dengan Prabowo,” ujarnya.
Untuk itu, Adi meminta agar pembahasan mengenai peluang Dedi maju sebagai calon presiden tidak lepas dari posisi politiknya saat ini.
“Tunggu KDM keluar dari Gerindra kalau mau bicara peluangnya maju Pilpres. Kalau masih di Gerindra, tidak relevan dikaitkan dengan Pilpres. Kecuali KDM keluar dari Gerindra, baru dibaca dinamikanya seperti apa. Apakah ada pihak yang ingin mendorong KDM maju Pilpres?” kata Adi.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
