Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sorotan di tengah keterbatasan anggaran dan perubahan pendekatan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam podcast Total Politik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama Jimly Asshiddiqie membahas tentang karakter kepemimpinan Jokowi saat menjalankan proyek besar yang mendapat banyak perlawanan. Menurutnya, kebijakan strategis memerlukan tekad yang tinggi agar tidak berhenti pada wacana saja.
“Misalnya kalau kita terlalu banyak mikir, tidak akan terjadi. Sama seperti Jokowi memindahkan ibu kota ke IKN, keributan tidak akan selesai. Tapi kalau tidak ada presiden yang ‘gila’ seperti dia, kita tidak bisa bergerak,” kata Jimly.
Jimly menyadari pemindahan pusat pemerintahan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Proses ini memerlukan penyesuaian fisik dan sosial, termasuk perubahan pola kerja birokrasi.
“Setelah pindah ke sana, setidaknya lima tahun pertama, warga (pejabat) Jakarta akan bolak-balik. Sabtu dan Minggu,” ujarnya.
Meski mendapat berbagai kritik dan kendala teknis, Jimly menilai tekad Jokowi membuat pembangunan IKN tetap berjalan. Ia yakin penilaian terhadap keputusan ini akan terlihat seiring berjalannya waktu.
Karena dia punya tekad, suatu saat nanti ternyata (masyarakat akan melihat), ‘Wah ini benar-benar Jokowi’, imbuhnya.
Di tengah apresiasi atas keberanian Jokowi memulai proyek ini, kelanjutan pembangunan IKN kini menghadapi tantangan pendanaan.
Alokasi anggaran Otoritas IKN pada tahun depan disebut hanya berkisar Rp6 triliun. Sementara itu, usulan tambahan Rp14 triliun untuk pembangunan sejumlah fasilitas negara dikabarkan ditolak DPR.
Persoalan ini disoroti sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., dalam diskusi bersama Abraham Samad di channel YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada 15 Oktober 2026.
Sulfikar membandingkan alokasi anggaran tersebut dengan pendanaan pada tiga tahun pertama pembangunan IKN era Jokowi yang mencapai sekitar Rp40 triliun.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya pertanyaan mengenai arah dan keberlanjutan proyek pemindahan ibu kota.
Selain persoalan anggaran, Sulfikar menyoroti istilah “Modal Politik” yang digunakan Presiden Prabowo Subianto. Konsep tersebut dikatakan menargetkan operasi pada tahun 2028.
Baca Juga: Kinerja Menteri Terburuk Dua Tahun Prabowo-Gibran Menurut Matriks Politik: Pigai, Nusron Wahid, dan Bahlil Masuk Daftar Teratas
Menurut Sulfikar, istilah tersebut mencerminkan kemungkinan perubahan pendekatan pemerintah terhadap IKN. Ia menduga pemerintah belum berencana memindahkan seluruh pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Sulfikar juga menilai, Prabowo lebih memilih tetap bermarkas di Jakarta karena pertimbangan kenyamanan dan rasionalitas. Namun karena pembangunan IKN sudah berjalan, maka konsep Modal Politik dianggap sebagai bentuk kompromi untuk melanjutkan proyek tersebut.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
