JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati Universitas Indonesia (UI), Agus Wahid, memberikan analisa tajam sekaligus mengejutkan terkait gejolak internal di tubuh Polri, termasuk kabar penangkapan sejumlah jenderal dan isu penyadapan Presiden Prabowo.
Menurut Agus Wahid, hal ini merupakan sebuah paradoks. Sejak Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik menjadi Kapolri, tak hanya mengubah tagline menjadi “Polri Bersama Masyarakat”, namun ada terobosan signifikan.
Tujuannya jelas, simbol menghilangkan jarak antara Polri dan masyarakat. Polri di bawah pimpinan Jenderal Suyudi telah menunjukkan sikap pantang menyerah, tidak menoleransi kejahatan narkoba, perjudian, dan berkomitmen penuh dalam menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi dan tanpa hak istimewa, ”tegas Agus Wahid dalam keterangannya kepada Mediakarya, Selasa (3/11/2026).
Yang perlu dipikirkan, lanjut Agus, apakah Polri senang dengan langkah pro penegakan hukum tersebut?
“Polisi yang menjunjung Bhayangkara tentu penuh dukungan. Bagaimana dengan polisi yang busuk? Masyarakat busuk tentu mengira Kapolri saat ini adalah Malaikat Izrail, atau Malaikat Malik, penjaga neraka. Jangan pernah tenang,” ujarnya.
Kegelisahan tersebut, kata dia, tidak hanya dirasakan oleh aparat kepolisian yang busuk, tapi juga Jokowi dan keluarga yang kini menghadapi kasus hukum berat.
“Polisi yang busuk bahkan Jokowi dan keluarga tidak pernah tidur nyenyak. Bukan salah sang ibu kalau dia hamil. Tapi karena kejahatannya begitu besar. Karena itu, para pelaku bukan hanya resah, tapi justru bereaksi kontraproduktif: marah-marah dan mencoba melakukan perlawanan terencana dan sistematis,” kata Agus.
Agus Wahid membaca, sinyal pertama dari gerakan undercover adalah uji manuver perairan.
Ia mencontohkan penggerebekan Pondok Pesantren (HQ) Hamalatul Qur’an Sukoharjo yang dilakukan satuan polisi Polres Sukoharjo dengan senjata laras panjang lengkap pada Selasa 27 Oktober 2026 sekitar pukul 03.20 dini hari.
“Langsung masuk ke kamar sejumlah siswi dengan penuh intimidasi. Ini adalah aksi kelompok bersenjata yang membuat para siswi takut dan trauma,” jelasnya.
Apa urgensinya? Memang sempat terjadi peristiwa pembakaran warung sate babi tak jauh dari pesantren.
“Apakah pelaku pembakaran itu benar dari kalangan pesantren dan santri? Haruskah mereka unjuk kekuatan, yang seperti menghadapi teroris? Apakah santri yang masih muda itu teroris? Semakin terlihat nekat ketika di antara petugas hanya menemukan anak panah yang kemudian dinilai senjata tajam (sajam). Kalau pisau salat masuk kategori kenapa tidak digeledah seisi rumah? Bodoh sekali. Terlihat tertib geraknya,” tegas Agus.
Skenario Sistematis Distorsi Citra Keagamaan Kapolri
Menurut Agus, tragedi kemanusiaan tidak hanya sebatas penggerebekan di pesantren. Ada makna provokatif yang lebih dalam di balik kedoknya.
Di satu sisi, terdapat upaya sistematis untuk memutarbalikkan citra Kapolri yang religius dan pro umat. Bahkan, Kapolri Suyudi Ario Seto terkesan dekat dengan masyarakat, sangat ta’dzim dengan para habaib dan ulama.
“Apakah kedekatan ini salah? Sama sekali tidak. Hal ini tidak lepas dari semboyan Polri Bersama Masyarakat. Ini adalah upaya Kapolri untuk mengembalikan hak perdamaian masyarakat. Menurut data, sudah 11-12 tahun lebih harkat dan martabat masyarakat terinjak-injak. Jadi pendekatan Polri kepada masyarakat saat ini adalah mengembalikan hak-hak yang selama ini terlanggar. Jadi kedekatan Polri dengan masyarakat harus dilihat sebagai upaya rehabilitasi. hak hidup bangsa,” jelasnya.
Menggarisbawahi keakraban baru antara Polisi dan Umat, skenario jarak antara Umat dan Polri gagal.
“Masyarakat sempat marah, namun langsung menunjukkan kemarahannya kepada Kapolda Jateng dan Polres Sukoharjo. Hal ini menunjukkan kecerdikan masyarakat dalam membedakan siapa pelaku penggerebekan Ponpes dan betapa kerennya Kapolri.
Peringatan dari Terganggunya Mafia Narkoba, Perjudian dan Haram Uoeti
Agus Wahid melanjutkan, penggerebekan Pesantren hanya sekedar uji coba dan mengalihkan isu. Arahnya sebenarnya adalah peringatan.
Hal ini tidak lepas dari pemberantasan narkoba, perjudian dan kejahatan sosial lainnya yang dianggap mengganggu kepentingan oknum busuk tersebut.
“Mereka yang sudah mapan dengan upeti haram ini, tiba-tiba harus kehilangan penghasilan rutinnya. Bahkan hukum menunggu siapapun yang terlibat dalam kejahatan sistematik dunia narkoba, perjudian, dan lingkarannya. Tidak kenal kompromi. Jadi sikap tegas ini membawa Polri bersih dan moralis harus menghadapi kekuatan mavioso yang sudah membudaya puluhan tahun,” tegasnya.
Pada hal krusial keempat, Agus Wahid menyoroti kepentingan Jokowi.
“Kapolri tidak akan kenal kompromi dalam urusan penegakan hukum. Sedangkan di depannya –Jokowi sendiri dan Gibran, sedang menghadapi kasus hukum yang cukup berat terkait manipulasi ijazah yang membawanya ke panggung kekuasaan, mulai Wali Kota Solo hingga Istana. Tak menutup kemungkinan Bobby Nasution, Kaesang, Kahiyang Ayu, dan Iriana akan segera tersangkut kasus hukum,” tuturnya.
Selama ini karena Kapolri ada di tangan Solo, kasus hukum yang melibatkan Jokowi dan keluarga selalu aman. Sekarang otoritas hukum telah berubah.
Merujuk pada tindak pidana berat pemilu dan serangkaian tindak pidana semasa berkuasa, termasuk pembantaian sejumlah warganya, maka Jokowi-Gibran pantas mendapatkan hukuman yang paling berat, bahkan hukuman mati, kata Agus.
Bayangan kematian itulah yang mendorong Jokowi menjalankan skenario misi mustahil level under cover.
“Kita ingat beberapa kali mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memperingatkan bahwa Presiden Prabowo dalam bahaya besar. Dan hingga siang tadi, terungkap: Komunikasi-komunikasi yang dilakukan Prabowo disadap. Kegiatan ilegal ini hanya punya satu arah: mengkudeta Prabowo. Agar Jokowi dan keluarga aman dari jeratan hukum. Sekaligus berujung pada Gibran yang menggantikannya sebagai RI-1,” jelasnya.
Agus Wahid mengatakan, ada hikmah dalam pemikiran setiap orang, sehingga penggerebekan pesantren menjadi pendulum untuk mengungkap skenario gerakan penyamaran yang lebih besar dan membahayakan keamanan negara.
Pembelajaran ini menjadi penyemangat Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi dan jajarannya berhasil mengungkap aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh satuan internal Polri yang masih aktif maupun pensiunan, ujarnya.
Kini ada urgensi yang kuat untuk menyikapi secara tegas sejumlah jenderal, perwira tinggi, dan menengah yang terbukti melakukan aktivitas ilegal. Ada pula yang menjadi tersangka.
Jika arahnya makar, maka keterlibatan sejumlah oknum bersenjata memenuhi syarat. Mereka bersenjata dan itu adalah bukti faktual. Tindakan makar juga perlu dikenakan kepada siapapun yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan penyamaran untuk menggulingkan pemerintahan saat ini. Artinya para buzzer juga harus menjadi bagian integral yang harus diamankan atas nama hukum,
“Seperti yang ramai diberitakan, sejumlah jenderal dan perwira tinggi terlibat dalam gerakan penyamaran. Maka inilah saatnya Polri di bawah pimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil peran tegas sebagai negara, tanpa kompromi.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
