Jakarta, 22 Oktober 2026 – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menerima kunjungan Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko beserta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis (22/10). Pertemuan ini membahas pemanfaatan informasi meteorologi dan klimatologi untuk mendukung pengelolaan gambut dan mangrove, khususnya melalui integrasi data untuk memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pertemuan tersebut, Faisal menekankan pentingnya memadukan data kondisi gambut dengan informasi cuaca dan iklim, termasuk potensi hujan. Integrasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi wilayah yang lebih komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan gambut dan mangrove.
“Jadi kalau tinggi muka air tanah gambut (MAT) bisa diambil alih oleh BPGMN maka kita hamparan“Dengan informasi data potensi hujan dan lain sebagainya, maka kita bisa mengetahui bagaimana pengendalian gambut dan mangrove ke depan,” kata Faisal.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, BMKG memiliki beragam alat informasi dan pemantauan, mulai dari prediksi iklim, analisis kekeringan meteorologi, pemantauan hari tanpa hujan, hingga penggunaan data satelit untuk mengamati titik panas, area terbakar, dan sebaran asap. Informasi ini dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang berisiko mengalami kekeringan dan mendukung perencanaan tindakan mitigasi berdasarkan kondisi cuaca dan iklim.
Direktur Terapan Pelayanan Iklim BMKG Marjuki menjelaskan, informasi iklim dapat dipadukan dengan data kondisi gambut sehingga menghasilkan indikator risiko yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Informasi mengenai curah hujan, awal musim kemarau, ketinggian air dan kelembaban gambut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengelolaan air dan pencegahan kebakaran. BMKG juga melakukan observasi kualitas udara dan gas rumah kaca untuk mendukung pemahaman dampak kebakaran dan evaluasi upaya pemulihan lingkungan.
Marjuki menilai integrasi data antar lembaga masih berpeluang dikembangkan melalui penyesuaian kebutuhan dan karakteristik gambut. Kolaborasi juga dapat mencakup pengukuran gas rumah kaca di kawasan restorasi, estimasi emisi akibat kebakaran hutan dan lahan, dan pengembangan pemantauan kualitas udara melalui dashboard bersama.
Sementara itu, Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agie Wandala Putra menjelaskan peran Fire Danger Rating System (FDRS) dan platform SPARTAN dalam mendukung mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Sistem memberikan informasi mengenai tingkat kekeringan dan gambut serta potensi penyebaran api untuk membantu pengguna melakukan analisis dan menentukan langkah antisipatif.
Agie menegaskan, SPARTAN bukanlah sistem pendeteksi lokasi kebakaran secara langsung, melainkan sebuah platform informasi yang mendukung pengambilan keputusan mitigasi. Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran lahan gambut juga memerlukan data survei lapangan agar indikator yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, data satelit Himawari dapat digunakan untuk memantau sebaran asap dan potensi titik api, sedangkan informasi meteorologi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca jika diperlukan.
Dari pihak BPGMN, Satyawan menyampaikan perlunya sistem informasi yang mengintegrasikan peringatan dini kebakaran dengan pemantauan infrastruktur pembasahan gambut. Informasi mengenai fungsi sekat saluran, tinggi muka air tanah dan kondisi kawasan diperlukan untuk menilai kebutuhan pengolahan dan memastikan upaya pembasahan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Harapan saya adalah itu akan terjadi di antara keduanya sistem peringatan dini “Dengan infrastruktur pembasahan lahan gambut bisa ditempatkan dalam satu sistem informasi, tidak terpisah-pisah,” kata Satyawan.
Ia berharap pengembangan sistem tersebut memanfaatkan data dan teknologi yang tersedia, termasuk kecerdasan buatan dan penginderaan jauh. Dengan informasi yang dapat diterima secara cepat, diharapkan langkah mitigasi dapat dilakukan lebih tepat waktu dan tepat sasaran. BPGMN juga membuka peluang untuk mengembangkan kerja sama dengan BMKG dan kementerian terkait sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.
Tim BPGMN membahas dan meninjau gedung operasional Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya (MHEWS) BMKG. Kunjungan tersebut mencakup fasilitas Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS), Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS)Dan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Indonesia (InaEEWS). Delegasi juga mengunjungi ruang superkomputer SMONG (Superkomputer untuk Operasi Multi-bahaya dan Pemodelan Numerik) maupun Studio Siaran yang mendukung penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat.
Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk mengeksplorasi pemanfaatan data dan sistem yang tersedia untuk mendukung pengelolaan gambut dan mangrove. Melalui pertukaran data dan harmonisasi persyaratan teknis, diharapkan informasi cuaca, iklim, dan potensi kebakaran dapat digunakan secara lebih terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan, memperkuat kesiapsiagaan, dan meningkatkan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
