Bakar BUMN Bermasalah, Prabowo Pasang Target Sapu Bersih 700 Perusahaan yang Merugi di Akhir Tahun

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Langkah tegas dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki postur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perusahaan-perusahaan negara yang selama ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa memberikan imbal hasil yang nyata siap diberhentikan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap BUMN yang tidak efisien, terus menerus mencatat kerugian, dan yang terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan.

BACA JUGA: Daftar Lowongan Kerja BUMN Oktober 2026 yang Masih Dibuka, Simak Posisi dan Ketentuannya

Hingga pertengahan Oktober 2026, pemerintah telah melakukan perampingan, konsolidasi, dan penutupan sedikitnya 364 perusahaan pelat merah dari total 1.074 perusahaan yang tercatat sebelumnya.

Namun angka tersebut hanyalah gelombang awal. Prabowo menargetkan angka penutupan dan konsolidasi mencapai 700 BUMN sebelum pergantian kalender 2026.

Pernyataan menohok tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026.

“Dari 1.074 BUMN yang kita konsolidasi, sudah tutup, ada sekitar 364 yang dirampingkan, sampai tadi malam.”

“Desember mendatang kita akan mencapai target 700 orang,” tegas Prabowo di hadapan peserta Rakornas.

Fokus Pada Keuntungan Realistis dan Kemaslahatan Umum

Menurut Presiden, langkah drastis ini dilakukan bukan sekedar untuk memperkecil ukuran birokrasi, namun merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menciptakan iklim usaha negara yang sehat.

Pemerintah ingin memfokuskan pengelolaan BUMN pada perusahaan yang benar-benar produktif, mampu menghasilkan keuntungan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

BACA JUGA: Belum Punya Pengalaman Kerja, Bolehkah Daftar BUMN? Inilah kondisi yang perlu Anda perhatikan

Sikap tegas ini diambil untuk menghentikan praktik pembiayaan entitas BUMN yang justru menjadi beban keuangan negara.

Sumber:
pelaporan