Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menyindir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dengan menyarankan agar ia menjadi pemimpin tim sukses cucu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Jan Ethes.
Sindiran tersebut disampaikan Said Didu menanggapi pernyataan Jimly yang memuji terpilihnya kembali Luiz Inácio Lula da Silva sebagai Presiden Brasil untuk periode keempat meski hanya berlatar belakang pendidikan sekolah dasar (SD). Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Soal Hak Angket Gibran, Ahmad Sahroni Tegaskan NasDem Tak Mau Terburu-buru
Menurut Said Didu, sebagai pakar hukum, Jimly sudah seharusnya memahami perbedaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Brazil mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan calon presiden.
“Pak @JimlyAs itu ahli hukum. Hukum mereka mungkin memang membolehkan, sedangkan hukum kita mensyaratkan syarat ijazah,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (27/10).
Ia menilai, pujian Jimly terhadap Lula terkesan seperti pembelaan terhadap dinasti politik Jokowi. Karena itu, Said Didu menyindir bahwa Jimly juga akan memimpin tim sukses Jan Ethes ke depannya.
“Semangat sekali bapak membela Dinasti Jokowi, Pak. Biar makin seru, mulai sekarang bapak pimpin saja tim sukses Jan Ethes (cucu Jokowi), Pak,” tegasnya.
Sebelumnya, Jimly memuji Lula yang terpilih kembali menjadi Presiden Brasil. Ia menyoroti latar belakang pendidikan Lula yang hanya menyelesaikan sekolah dasar dan mengikuti pendidikan vokasi, namun tetap mampu memenangkan pemilihan presiden pada Minggu (25/10/2026). Dalam kontes ini, Lula mengalahkan saingannya dari sayap kanan, Flávio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro.
“Hebat, Presiden Brazil Lula da Silva terpilih kembali menjadi Presiden untuk yang ke 4 kalinya. Padahal beliau hanya tamat SD & kursus keterampilan,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (26/10).
Jimly kemudian mengaitkan hal tersebut dengan ketentuan dalam Konstitusi Brasil yang mengatur syarat pencalonan peserta pemilu.
“Karena dalam Pasal 14 ayat (4) Konstitusi Brazil, semua calon pemilu, baik anggota parlemen maupun presiden/wakil presiden, harus terdaftar sebagai pemilih & tidak buta huruf,” lanjutnya.
Baca juga: Ditengah Tingginya Tingkat Kepuasan Terhadap Prabowo, Angka Kepuasan Gibran Justru Mengejutkan!
Sebagai informasi, sejumlah elemen masyarakat diketahui mendesak Gibran mundur dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada awal Oktober 2026.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan luar negeri setara SMA atau sederajat.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
