Jakarta, wartaterkini.news–Kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dihasilkan Meta AI menjadi kekhawatiran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyusul beredarnya informasi di media sosial yang mengaitkan kementerian tersebut dengan dugaan pembatasan konten demonstrasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Teknologi Mediodecci Lustarini menegaskan, informasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) tidak bisa langsung dianggap sebagai pernyataan resmi dari pemerintah atau perusahaan penyedia teknologi.
Ia mengatakan, Kemkomdigi telah mengklarifikasi informasi tersebut kepada Meta dan mengadakan rapat terbatas untuk membahas perkembangan teknologi Meta AI, termasuk bagaimana sistem menghasilkan jawaban kepada pengguna.
Artinya Meta AI di sini bukan juru bicara Meta, kata Mediodecci saat diwawancarai terkait isu pembatasan konten dan penggunaan AI di media sosial di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, Meta menjelaskan, teknologi Meta AI saat ini masih dalam tahap pengujian dan mempelajari pola serta informasi dari data yang tersedia secara terbuka. Dalam proses ini, AI berpotensi menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, namun tidak terkini atau akurat.
Kondisi ini dikenal dengan halusinasi AI, yaitu ketika sistem menghasilkan informasi palsu padahal disampaikan dengan bahasa yang terkesan meyakinkan.
Oleh karena itu kami juga ingin menghimbau kepada masyarakat, kita perlu menerapkan prinsip trust but verifikasi. Artinya, teknologi AI bisa dijadikan alat untuk memperoleh informasi awal, namun informasi yang dihasilkan tetap perlu dicek dan dibandingkan dengan sumber resmi, ujarnya.
Mediodecci menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Pendidikan Tinggi tidak pernah meminta pengurangan atau pembatasan konten karhutla di media sosial. Informasi yang diberikan masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan dinilai penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kebakaran di lapangan.
Pemerintah, lanjutnya, juga menggunakan saluran media sosial resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada masyarakat. Oleh karena itu, informasi yang menghubungkan Kemkomdigi dengan pembatasan konten perlu dicek melalui sumber resmi sebelum dipercaya dan disebarluaskan.
Sementara itu, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan perkembangan AI memungkinkan terciptanya agen yang dapat menghasilkan dan mengunggah konten secara otomatis berdasarkan instruksi tertentu. Teknologi ini bisa diarahkan untuk menciptakan persona, menggunakan gaya bahasa tertentu, dan menghasilkan postingan yang mendukung atau menentang pemerintah.
Namun Alfons mengingatkan, kemungkinan teknis tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa suatu akun benar-benar dikuasai oleh AI atau pihak tertentu.
“AI yakin salah, apalagi benar,” ujarnya seraya mengingatkan bahwa jawaban AI bisa disampaikan dengan percaya diri meski mengandung kesalahan.
Ia menilai masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai informasi digital dan tidak menggunakan gaya bahasa yang rapi atau jawaban yang terkesan meyakinkan sebagai satu-satunya landasan dalam menentukan kebenaran suatu informasi.
Alfons juga mendorong platform media sosial untuk meningkatkan transparansi, termasuk menyediakan tag konten berbasis AI agar pengguna lebih mudah mengenali informasi yang ditemui.
Mediodecci menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Teknologi mendorong penguatan regulasi terkait etika AI dan mengkaji ketentuan penerapan sistem elektronik guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas di ruang digital.
Menurutnya, pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun masyarakat tetap perlu memahami risiko penggunaannya dan mengecek informasi yang diperoleh, terutama jika menyangkut masalah publik seperti demonstrasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dengan meningkatkan literasi digital, transparansi platform, dan kebiasaan memverifikasi informasi, masyarakat diharapkan tetap menjaga kepercayaan terhadap informasi digital tanpa mengabaikan sikap kritis terhadap sumbernya. (**)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
