Oleh : Rahmat Mansur )*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan periode penting dalam upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai dengan ketidakpastian geopolitik, perubahan harga energi, dan gangguan rantai pasok, pemerintah dituntut untuk mampu menjaga pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Dalam konteks ini, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua arah yang saling melengkapi dalam kebijakan perekonomian nasional.
Ketahanan perekonomian Indonesia terlihat dari kinerja pertumbuhan yang tetap terjaga. Berdasarkan data yang menjadi acuan pemerintah, perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen pada triwulan I tahun 2026 dan 5,29 persen pada triwulan II tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas perekonomian dalam negeri tetap tangguh meski perekonomian global menghadapi berbagai tekanan. Pertumbuhan yang relatif stabil juga menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda pembangunan dalam jangka menengah.
Pertumbuhan ekonomi tentu tidak cukup hanya sekedar mengukur besarnya angka Produk Domestik Bruto. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ini menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Untuk itu, kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir juga diarahkan pada penguatan perekonomian masyarakat, peningkatan produktivitas daerah, dan pembukaan akses yang lebih besar bagi UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya.
Dari sudut pandang kebijakan, kesetaraan memerlukan database yang akurat sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti pada besaran anggaran, namun benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fithra Faisal menekankan pentingnya pendekatan berbasis data yang presisi dalam melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga berbagai program pemerintah dapat diarahkan lebih tepat sasaran.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat. Pemerataan memerlukan kebijakan yang mampu mengenali kebutuhan setiap kelompok dan wilayah. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah mempunyai peluang lebih besar untuk mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih program dan kesalahan penargetan.
Penguatan perekonomian di tingkat desa juga menjadi bagian penting dari agenda pemerataan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memperkuat kelembagaan perekonomian masyarakat sekaligus membangun ekosistem usaha di tingkat lokal. Program ini dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan posisi pelaku usaha lokal dalam kegiatan perekonomian.
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty memandang penguatan ekonomi akar rumput sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Berdasarkan pandangan tersebut, integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan BUMDes dan UMKM lokal dapat diperkuat melalui digitalisasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan perluasan akses pasar. Dengan begitu, kegiatan ekonomi di desa tidak hanya bersifat saling melengkapi, namun dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal serupa juga terlihat pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program ini mempunyai dimensi yang lebih luas dibandingkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ketika pengadaan pangan melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal, maka program tersebut juga menciptakan permintaan baru terhadap produksi masyarakat. Rantai pasok yang terbentuk dapat memberikan dampak ganda terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat landasan pembiayaan pembangunan melalui pengelolaan aset negara dan investasi. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara Power atau Danantara merupakan bagian dari upaya optimalisasi aset negara dan BUMN agar berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan. Pengelolaan investasi yang profesional diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan sektor produktif dan mendukung agenda industrialisasi.
Secara keseluruhan kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kesetaraan bukanlah dua agenda yang harus bertentangan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya untuk memperluas pembangunan, sementara pemerataan memastikan manfaat pertumbuhan menjangkau lebih banyak komunitas dan wilayah. Keduanya justru dapat membentuk siklus perekonomian yang saling menguatkan.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi reformasi struktural. Penyederhanaan birokrasi, digitalisasi pelayanan dan perizinan, penguatan industri bernilai tambah, efisiensi logistik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang menentukan kemampuan Indonesia menghadapi persaingan global. Transformasi menuju perekonomian yang lebih produktif juga perlu berjalan seiring dengan pengembangan energi berkelanjutan.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian menjadi bagian dari proses penguatan fondasi perekonomian nasional. Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang terjaga, penguatan perekonomian daerah, dan kebijakan pemerataan menjadi modal untuk memasuki tahap pembangunan selanjutnya. Dengan konsistensi kebijakan dan evaluasi yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya menghasilkan angka positif, namun juga membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Pada titik itulah pertumbuhan dan pemerataan dapat menjadi dua kekuatan yang bersama-sama mendukung terwujudnya perekonomian Indonesia yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah pemerhati ekonomi pembangunan
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
