| Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Mastilizal Aye bersama Syafrizal Koto, tokoh masyarakat dan jurnalis di Kota Padang. (Foto: Oleh). |
BENTENGSUMBAR.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Mastilizal Aye menegaskan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait program pendidikan gratis mulai tingkat SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri (PTN).
Namun, ia menegaskan keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi teknis dan perbaikan data di tingkat daerah.
Wawancara yang berlangsung pada Senin (21/9/2026) itu menyoroti berbagai langkah strategis yang perlu disiapkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.
Menunggu Aturan Teknis dan Perbaikan Data
Mastilizal Aye mengingatkan masyarakat untuk memahami bahwa pelaksanaan program berskala nasional memerlukan proses hukum dan rumusan peraturan yang matang.
“Ketika Pak Prabowo menyampaikan pendidikan gratis dari SD ke PTN, tentu harus disiapkan regulasinya terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat mengira begitu diumumkan, besok selesai. Semua ada prosesnya,” tegas Mastilizal Aye.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan data penerima bantuan, seperti pendataan desil kemiskinan yang seringkali bermasalah di lapangan.
Menurutnya, data akurat dari Dinas Pendidikan dan instansi terkait di kabupaten/kota menjadi kunci memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi siswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu.
Sumber Pendanaan dan Pengawasan Program
Soal pendanaan, Mastilizal Aye menyambut baik wacana penggunaan anggaran hasil penyelamatan keuangan negara dan pemberantasan korupsi untuk membiayai sektor pendidikan.
Selain program pendidikan, ia juga menilai berbagai program strategis pemerintah pusat lainnya – seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan penguatan Koperasi Merah Putih – memberikan dampak domino positif terhadap perekonomian masyarakat jika dikelola dengan pengawasan ketat dan regulasi yang jelas.
Sikap DPRD dan Pemkot Padang
Menyikapi penerapan di tingkat daerah, Mastilizal Aye memastikan DPRD Kota Padang bersama Pemkot Padang siap menyelaraskan kebijakan daerah begitu peraturan teknis dari kementerian terkait resmi keluar.
DPRD Padang dan Pemkot Padang pasti menunggu peraturan resmi dari kementerian. Kita tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa petunjuk teknis dan aturan hukum. Diharapkan media dan masyarakat bisa lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi setiap proses pembangunan, tutupnya.
Laporan: Zamri Yahya, WU
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency














