Demonstrasi mahasiswa Maluku Barat Daya di Kantor Gubernur Maluku memanas setelah Gubernur Hendrik Lewerissa emosi saat menghadapi massa.
MALUKU, KalderaNews.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Maluku Barat Daya (MBD) di depan Kantor Gubernur Maluku pada Senin (5/10/2026) mendadak ricuh dan memanas.
Kedatangan massa yang dikoordinir Patrik dan Helmi Natru menuntut pemerataan keadilan dan keterlibatan masyarakat MBD dalam pengelolaan dan perekrutan tenaga kerja proyek strategis nasional Blok Masela Abadi.
BACA JUGA:
Mahasiswa menilai Pemprov Maluku selektif. Mereka mempertanyakan mengapa masyarakat MBD diabaikan dan seolah menjadi penonton di negerinya sendiri, padahal porsi perhatian dan keuntungan ekonomi terkesan lebih berpihak pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Gubernur Hendrik Lewerissa turun tangan dan emosi
Suasana langsung memanas saat Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa didampingi Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang keluar menemui massa. Gubernur terlihat emosi karena menilai para mahasiswa telah melewati batas wilayah yang diperbolehkan menyampaikan aspirasinya.
Dengan nada tinggi, Hendrik meminta massa mundur dan menegur Satpol PP yang terlalu lunak membiarkan massa mendekati pintu masuk kantor.
“Keluar. Turun ke bawah. Kenapa protes di depan sini? Bikin gaduh saja. Satpol PP mana? Kenapa boleh masuk ke sini? Ganggu saja kami bekerja. Kalau mau ketemu, masuk ke dalam, kita bicara,” tegas Hendrik di hadapan massa aksi.
Meski sempat terjadi ketegangan, Gubernur meminta mahasiswa tidak kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku. Ia menegaskan, pemerintah sangat peduli dan berkomitmen untuk memastikan masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton di rumah saja.
Janji Pemerintah Jaga Pekerja Lokal di Blok Masela
Menanggapi tuntutan terkait perekrutan tenaga kerja, Gubernur menjelaskan, kewenangan utama perekrutan berada di tangan perusahaan pengelola yang mempunyai standar dan kualifikasi tertentu. Meski demikian, Pemprov Maluku berjanji akan terus mendorong dan memantau agar masyarakat lokal mendapat bagian dan ruang yang adil.
“Perekrutan tenaga kerja itu bukan hak pemda, tapi perusahaan tertentu. Nanti akan kita informasikan agar mereka juga bisa menerima tenaga kerja lokal dan akan kita monitor,” kata Hendrik.
Aksi mahasiswa MBD ini menjadi pengingat penting bahwa mega proyek seperti Blok Abadi Masela harus memberikan dampak ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah Maluku, tanpa terkecuali.
Periksa Berita dan Artikel KalderaNews.com selengkapnya di Google Berita
*Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara, sahabat, dan rekan-rekan Anda. Tertarik untuk berkolaborasi dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: [email protected]
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
