KAMAR.ID — Tragedi keracunan massal terhadap pelajar menimpa 50.000 anak di berbagai daerah. Bencana ini menyisakan ironi yang paling menyedihkan: pemerintah bertekad untuk mentransfer dana pendidikan sebesar Rp 240 triliun untuk membiayai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam rancangan RAPBN 2027. Triliunan uang ini akhirnya menjadi piring makan siang yang beracun. Pada saat yang sama, mereka membiarkan infrastruktur sekolah yang rusak menunggu untuk runtuh.
Perwakilan MBG Watch, Annette Mau, mengungkap kenyataan menyedihkan di lapangan saat mampir ke Studio Tribunnews Jakarta, Rabu (16/9/2026). Ia menjelaskan, ribuan anak di Aceh harus belajar di ruangan berlumpur sisa bencana. Gedung sekolah mereka tidak memiliki ubin. Perpustakaan juga tidak ada. Tiba-tiba, makan siang gratis datang ke gedung bobrok itu.
Ironisnya program makan gratis di sekolah rusak ini memicu kemarahan masyarakat. Negara maju selalu memastikan kesesuaian dinding dan atap kelas sebelum memikirkan perut siswanya.
“Jadi yang terpenting di negeri ini untuk RAPBN 2027: yang satu pangan, yang kedua senjata,” keluh Annette. Pemerintah justru mencoret anggaran pendidikan, jaminan layanan kesehatan, dan fasilitas umum dari daftar prioritas utama.
JPPI Panggil Keracunan Massal MBG
Serangkaian insiden keracunan memaksa Koalisi MBG Watch meninggalkan arena. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama Koalisi Penyelamat Pendidikan Indonesia (KOSPI) mengambil sikap tegas. Mereka mengeluarkan surat panggilan resmi yang menyasar Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) serta warga Senayan. Koalisi ini menentang keputusan konyol yang mengizinkan pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG.
Annette menilai para pengambil kebijakan sengaja menutup mata terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari status Proyek Strategis Nasional ini.
Krisis maut ini direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, puluhan ribu korban hanya menderita sakit perut ringan. Komentar ringan tersebut melukai hati keluarga korban, khususnya kelompok ibu-ibu.
“Apa yang disampaikan Presiden menegaskan bahwa program ini bersifat narsis,” kata Annette menolak keras logika Istana. “Apakah dia tidak tahu seberapa besar penderitaan rakyat bawah, yang mengalami intimidasi, teror, dan tekanan setiap kali keracunan terjadi?”
Teror Pejabat Ancam Orang Tua
Bencana gizi anak sekolah ini dengan cepat meluas menjadi krisis sosial. Fakta di lapangan menunjukkan seringkali pihak berwenang turun tangan terlebih dahulu untuk mengamankan fasilitas dapur penyedia makanan.
Mereka sengaja menekan orang tua agar diam dan berhenti mengungkit masalah pencernaan anaknya. Advokasi terhadap relawan perlindungan anak terhambat. Warga langsung ketakutan.
Beban terberat jatuh pada perempuan kelas bawah. Banyak ibu-ibu pekerja informal yang kehilangan pendapatan sehari-hari karena harus merawat anak-anaknya yang terbaring lemah di rumah sakit. Ratusan ribu rupiah terbuang percuma.
Kejadian ini membuktikan bahwa negara gagal total dalam memberikan perlindungan. Kebijakan ini menekankan pada pola komunikasi pejabat tinggi yang tidak punya empati dan tidak mau berpihak pada masyarakat miskin. Ruang kelas kini telah berubah menjadi bidang yang mengancam jiwa.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
