PALEMBANG – Polri mendorong perubahan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari yang semula fokus pada pemadaman menjadi pencegahan berbasis data dan sains. Salah satu caranya adalah melalui pendekatan spatio-temporal untuk memetakan potensi kebakaran berdasarkan lokasi, waktu terjadinya, kondisi iklim, dan karakteristik lahan.
Kabaharkam Polri Komjen Pol. Herry Heryawan mengatakan, pendekatan ini memungkinkan polisi mengidentifikasi daerah rawan dan pola kebakaran yang berulang sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum api muncul dan menyebar.
Hal tersebut disampaikan Herry dalam Analisa dan Evaluasi Penanganan Karhutla bersama Astamaops, Kapolri, Komjen Pol. Roycke Harry Langie di Polda Sumsel, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana Tarigan dan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Bambang Hero Saharjo.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu sampai api muncul. Kita harus bisa membaca pola kebakaran, mengetahui daerah paling rentan, dan melakukan langkah preventif sebelum api meluas,” kata Herry.
Dalam pemaparannya, Herry memaparkan hasil simulasi pola kebakaran hutan dan lahan selama 20 tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau. Analisis ini menunjukkan bahwa titik panas atau hotspot cenderung berulang di lokasi yang sama, sedangkan fenomena El Nino meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika kondisi gambut semakin kering.
Pada simulasi ini, rata-rata titik api pada satu tahun El Nino mencapai 362 titik, jauh lebih tinggi dibandingkan 42 titik pada tahun-tahun lainnya. Analisis juga mengidentifikasi sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, antara lain Kerumutan, Teluk Meranti Timur, Teluk Meranti Barat, dan Bandar Petalangan.
Menurut Herry, kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan pemadaman listrik. Pengelolaan ekosistem gambut, termasuk menjaga tingkat air tanah, merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko berulangnya kebakaran.
“El Nino memang meningkatkan risiko, namun kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki pengelolaan gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahannya,” jelasnya.
Senada dengan pendekatan tersebut, Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie memaparkan evaluasi penanganan karhutla secara nasional, termasuk pemetaan wilayah rawan berdasarkan pola kejadian dalam beberapa tahun terakhir.
Di Sumsel, pemetaan memprioritaskan sejumlah wilayah rawan yakni Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur. Polri juga memperkuat kesiapan operasional melalui penempatan personel, pengembangan sistem pemantauan, dan optimalisasi pos pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Prof Bambang Hero Saharjo menekankan pentingnya penggunaan pendekatan saintifik dan teknologi dalam penanganan kebakaran gambut. Pemantauan titik panas, pergerakan asap, dan arah angin dinilai dapat membantu menentukan langkah penanganan yang lebih tepat, sekaligus tetap memperhatikan keselamatan petugas di lapangan.
Herry menambahkan, Polri mendorong penguatan pemantauan kondisi gambut melalui skema satu kantor polisi, satu titik pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT). Langkah ini juga didukung dengan optimalisasi sekat kanal, sumur bor, waduk, serta patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran.
Untuk memperkuat deteksi dini, Polri juga mengembangkan Green Policing Dashboard yang mengintegrasikan informasi titik panas, kondisi gambut, cuaca, dan tingkat kerentanan wilayah. Melalui prinsip “From Detection to Action” diharapkan setiap indikasi peningkatan risiko dapat segera ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan di lapangan.
Herry menegaskan, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kabut asap dapat memicu gangguan pernafasan, menghambat aktivitas pendidikan, dan mengganggu transportasi udara.
Oleh karena itu, penanganan karhutla memerlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari Polri, pemerintah daerah, BMKG, dinas kehutanan, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain memperkuat deteksi dini, upaya pemulihan ekosistem gambut dan pengembangan paludikultur juga menjadi bagian dari strategi mengurangi risiko kebakaran berulang.
Herry menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” yang mengedepankan pencegahan dan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.
“Keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari seberapa cepat api padam, tapi juga seberapa banyak kebakaran yang bisa dicegah. Karena yang kita lindungi bukan hanya hutan dan lahan, tapi juga keselamatan dan masa depan masyarakat,” tutupnya.
(Ed)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
