kicknews.hari ini — Menurunkan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, terutama di daerah yang memiliki angka gizi buruk yang tinggi, masih memerlukan kerja kolaboratif, penguatan koordinasi, dan identifikasi kebutuhan intervensi yang juga harus tepat sasaran.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menyatakan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sektor saja, namun memerlukan kerja sama lintas sektor yang solid. Mengingat angka prevalensi stunting di beberapa kabupaten/kota masih berada pada level yang tinggi.
“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pengentasan stunting harus dilakukan secara detail agar intervensi pengentasan stunting efektif dan juga berbasis data,” kata Kepala Bappeda NTB Baiq Nely Yuniarti pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).
Secara khusus, Baiq Nelly menegaskan upaya pemberantasan stunting harus bersifat kolektif dan lintas sektoral, mengingat waktu pelaksanaan survei nasional terkait gizi semakin dekat, yakni pada April 2027.
“Pekerjaan rumah kita masih banyak, mudah-mudahan di sisa waktu ini kita bisa melakukan intervensi, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), kita ditargetkan bisa mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” kenangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Then Hamzi Fikri memaparkan data capaian dan tren stunting di NTB tahun 2026, dimana posisi wilayah dengan prevalensi tertinggi yakni Lombok Timur masih menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi yakni mencapai 19,38%, disusul Lombok Utara 12,55%, dan Kabupaten Bima 12,05%.
Secara kumulatif, capaian Pemprov NTB hingga triwulan II sebenarnya berhasil memenuhi target sebesar 12,5%. Angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan target jangka panjang yang ditetapkan Pemprov NTB pada tahun 2026 yaitu 20,2%, dan telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 17,2%.
Meski secara makro provinsi sudah mencapai target, TPPS NTB menegaskan tidak akan melonggarkan pengawasan.
“Fokus utama saat ini adalah identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi di daerah yang masih masuk zona merah, termasuk di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelas Kepala Dinas Kesehatan.
Menurutnya, upaya ini bertujuan agar penurunan stunting di daerah dengan angka prevalensi tinggi seperti Lombok Timur dapat dipercepat secara masif guna mewujudkan NTB bebas stunting. (wii)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
