tirto.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan pembentukan gugus tugas di daerah untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merujuk data Kementerian Dalam Negeri, hingga saat ini sudah ada 223 daerah yang membentuk Satgas MBG. Tito juga meminta pemerintah daerah yang belum memiliki gugus tugas segera membentuknya untuk memastikan pelaksanaan MBG lebih optimal.
Jadi saya minta yang belum, saya beri waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Tito usai Kick Off Sosialisasi Surat Edaran Mendagri tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesesuaian dan Penilaian Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang berlangsung secara hibrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pembentukan Satgas MBG di daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Langkah Tito mendorong percepatan pembentukan gugus tugas sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya MBG.
Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi MBG
Guna mengoptimalkan pelaksanaan program MBG, Tito juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.
SE ini diterbitkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan program MBG sesuai kewenangannya dan menjamin kualitas operasional SPPG di daerahnya masing-masing.
Melalui SE ini, Mendagri mengarahkan Satgas MBG di daerah untuk aktif berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan operasional SPPG sesuai standar yang berlaku.
Pemeriksaan dan pengawasan tersebut harus mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan BGN. Termasuk mengkaji 14 indikator kelayakan operasional SPPG, mutu dan kesesuaian menu pangan, serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG.
Tito mengingatkan, program MBG dapat mendukung kemajuan daerah sehingga pemerintah daerah perlu memberikan dukungan maksimal.
Implementasi program MBG yang optimal, lanjutnya, akan memperkuat kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian di daerah.
“Karena mati-pengambil-“Jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini (daerah) akan sangat diuntungkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG dapat memberikan berbagai dampak positif lainnya bagi daerah, seperti pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan membantu pengendalian inflasi.
“Banyak sekali masyarakat yang terkesan dengan kegiatan MBG ini. Kalau di daerahnya masing-masing sukses, maka kinerjanya (pemerintah daerah) juga akan terangkat. Tidak hanya pemerintah pusat, (hasil kinerjanya) juga akan terangkat,” imbuhnya.
Ke depan, Tito akan memasukkan capaian pemerintah daerah dalam mendukung program MBG sebagai salah satu aspek penilaian Apresiasi terhadap Prestasi Pemerintah Daerah.
Dengan begitu, ia berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan warga.
Sekadar informasi, acara sosialisasi Kick-Off SE Mendagri ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BGN.
(INFO TERKINI)
Penulis: Tim Layanan Media
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
