Keberhasilan penerapan Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi indikator tambahan dalam penilaian pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai tahun 2027. Kebijakan dengan total anggaran Rp 1 triliun itu dibarengi dengan penguatan pemantauan kualitas pangan melalui sidak dapur Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) termasuk di Provinsi Bengkulu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, anggaran insentif tidak dialokasikan khusus untuk program MBG. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil memenuhi berbagai indikator pembangunan.
Dalam agenda Refleksi Kepemimpinan 100 Hari Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10), Sudaryono menjelaskan, indikator MBG akan melengkapi sejumlah parameter yang telah digunakan Kementerian Dalam Negeri.
Jadi Rp 1 triliun itu merupakan insentif yang diberikan Kemendagri, bukan khusus untuk MBG saja. Insentif Rp 1 triliun yang diberikan Kemendagri untuk mensukseskan program atau indikator pemerintah daerah yang berjalan selama ini, kata Sudaryono.
Selama ini pemerintah memberikan penghargaan kepada daerah berdasarkan prestasi pembangunan. Penilaiannya salah satunya terkait kemampuan pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Misalnya daerah yang tingkat inflasinya terbaik di satu daerah, pemenangnya akan diberikan insentif Rp2-3 miliar. Jadi totalnya Rp1 triliun, MBG tahun depan salah satu parameternya, kata Sudaryono.
Selain pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan juga menjadi bagian dari penilaian tersebut. Pemerintah kini tengah menyiapkan indikator khusus untuk mengukur capaian program MBG bersama BGN.
“Nah, ada satu indikator lagi, yaitu yang sedang kita persiapkan bersama BGN, indikatornya apa? Indikatornya apa, misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau indikatornya apa misalnya?
Ia kembali menjelaskan, penambahan indikator MBG tidak mengubah tujuan utama anggaran insentif Kemendagri. Program tersebut akan dinilai seiring dengan berbagai capaian pembangunan yang telah terjadi sebelumnya.
Jadi Rp 1 triliun itu bukan khusus MBG saja, tapi menambah kriteria baru, menambah yang sudah ada selama ini, imbuhnya.
Sudaryono juga menegaskan, keberhasilan MBG tidak bisa diukur hanya dari besar kecilnya program atau jumlah penerima manfaat. Pemerintah perlu memperhatikan pencapaian target dan kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat.
“Agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena MBG bukan program yang diberikan hari ini atau besok, langsung dan kemudian terlihat indikatornya. Ini pembangunan jangka panjang,” kata Sudaryono.
Penguatan kualitas pelaksanaan program juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah bersama Dinas Pemenuhan Gizi (KPPG) menyiapkan sidak ke sejumlah dapur SPPG untuk memeriksa mutu pangan dan keamanan pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, rencana pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan MBG dengan Satgas MBG Provinsi Bengkulu. Rapat dipimpinnya di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu.
“Kami ingin program ini berjalan dengan baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Herwan Antoni.
Dalam sidak ini, pemerintah daerah dan KPPG akan mengevaluasi seluruh tahapan operasional dapur SPPG. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi penerimaan pangan, pengelolaan dan pengolahan pangan, kebersihan fasilitas, pengemasan, hingga proses pendistribusian kepada penerima manfaat.
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pangan yang didistribusikan memenuhi standar mutu, kebersihan, dan keamanan pangan. Herwan juga meminta seluruh pimpinan organisasi daerah yang tergabung dalam Satgas MBG dapat menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala KPPG Provinsi Bengkulu Nurjaeni mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk penyediaan fasilitas kantor bagi KPPG dan jajarannya di Jalan Indragiri Kota Bengkulu.
Fasilitas ini membantu kelancaran kegiatan monitoring, supervisi dan koordinasi dengan dapur SPPG yang telah beroperasi di wilayah Bengkulu. Koordinasi antara KPPG dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pengawasan operasional dapur.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
