Payakumbuh – Fraksi Partai Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kota Payakumbuh menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perbaikan tata kelola keuangan dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi KIR, Harmen, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh 2025 di Gedung DPRD setempat, Selasa (05/08/2025).
Menurut Harmen, perubahan APBD merupakan instrumen penting dalam memastikan pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika keuangan daerah.
“Perubahan APBD harus mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran. Yang lebih penting, perubahan ini harus menjawab kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan,” ujarnya.
Fraksi KIR mencatat adanya peningkatan pendapatan daerah menjadi Rp762,79 miliar, naik sekitar Rp6,91 miliar dari APBD awal 2025 sebesar Rp755,87 miliar. Kenaikan tersebut terutama disumbang dari sektor PAD yang meningkat Rp10,14 miliar.
Meski demikian, Harmen menekankan agar Pemerintah Kota lebih cermat dalam menghitung target PAD agar sesuai dengan realitas potensi daerah.
“Kami berharap target pendapatan benar-benar realistis, berdasarkan data wajib pajak dan retribusi. OPD yang berkaitan dengan perpajakan juga perlu lebih tegas melakukan audit terhadap wajib pajak yang menunggak,” katanya.
Ia menyoroti masih adanya tunggakan pajak dan retribusi pasar, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menurutnya perlu penanganan serius.
“Pemerintah harus memperkuat sistem informasi terintegrasi sebagai alat kontrol terhadap wajib pajak. Jika ada yang menunggak, kami ingin tahu bagaimana langkah konkret yang sudah diambil pemerintah,” ujarnya.
Selain aspek pendapatan, Fraksi KIR juga menyoroti belanja daerah yang naik menjadi Rp844,71 miliar dari sebelumnya Rp823,66 miliar, serta pembiayaan daerah yang meningkat menjadi Rp81,91 miliar.
Harmen menegaskan, setiap tambahan anggaran harus dikelola dengan transparan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Payakumbuh,” tuturnya.
Fraksi KIR juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas, kelebihan pembayaran pekerjaan, dan belum optimalnya kebijakan akuntansi di beberapa OPD.
“Kami minta penjelasan dan langkah perbaikan agar temuan seperti ini tidak berulang,” kata Harmen.
Fraksi KIR turut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber PAD baru, terutama dari sektor pariwisata dan olahraga.
“Kota Payakumbuh punya potensi besar dari kegiatan seperti pacuan kuda dan road race. Event seperti ini bisa menjadi daya tarik wisata dan sekaligus sumber PAD baru,” ujarnya.
Selain itu, Harmen menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap data masyarakat miskin agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
“Anggaran pengentasan kemiskinan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Data penerima bantuan harus selalu diperbarui,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Semoga perubahan APBD ini menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah dan mempercepat tercapainya visi-misi Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
