Payakumbuh – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh mengapresiasi langkah dan optimisme Wali Kota Payakumbuh dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai terstruktur, profesional, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.
Apresiasi itu disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025, Selasa (05/08/2025), menanggapi pengantar nota keuangan yang sebelumnya disampaikan Wali Kota pada Senin (04/08/2025).
Fraksi Golkar melalui juru bicara Nazmi, menilai penyampaian Wali Kota menggambarkan semangat optimisme di tengah ketidakpastian global.
“Kami sungguh gembira dan optimis menyimak penyampaian beliau bahwa rancangan perubahan APBD disusun secara terstruktur, profesional, dan diharapkan mampu meredam keraguan serta membangkitkan optimisme masyarakat,” kata Nazmi.
Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan agar optimisme tersebut diiringi dengan langkah konkret dalam memperkuat pondasi ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Nazmi menekankan pentingnya inovasi dan strategi peningkatan PAD untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Mereka juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan agar pelaksanaan perubahan APBD tetap memperhatikan prinsip efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah.
“Pelaksanaan perubahan APBD harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan azas pemerataan dan keadilan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam APBD murni,” tegasnya.
Nazmi juga menyoroti persoalan yang terjadi di sektor pendidikan, khususnya terkait aksi para guru PAUD yang mendatangi Kantor DPRD Payakumbuh beberapa waktu lalu. Fraksi meminta agar masalah tersebut segera diselesaikan sesuai aturan.
“Adanya perubahan regulasi tentang pemberian honor non-ASN tidak seharusnya menunggu berbulan-bulan untuk mendapat kepastian. Kami harap kejadian serupa tidak terulang kembali,” ungkap Fraksi Golkar.
Selain itu, Fraksi juga menyinggung nasib tenaga kerja yang tidak termasuk dalam kategori P3K maupun P3K paruh waktu, meski telah mengabdi lebih dari dua tahun. “Pemerintah daerah perlu mencari solusi konkret ke depan bagi mereka yang telah lama mengabdi,” tambahnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan agar kepercayaan publik semakin kuat. Mereka juga menyoroti perlunya pembangunan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Pemerintah daerah diharapkan menjaga konsistensi pembangunan jangka panjang dengan tetap berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Nazmi menyampaikan apresiasi atas upaya Wali Kota dalam membangun ekosistem pembangunan dan memperkuat ekonomi daerah.
“Semoga ke depan Payakumbuh yang lebih baik dalam segala hal dapat terus kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
