Jakarta, InfoPublik — Meningkatkan mutu pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki gedung sekolah. Kualitas guru, pembentukan karakter siswa, dan tata kelola yang efektif juga menentukan keberhasilan pembelajaran. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat empat landasan pembangunan pendidikan pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keempat landasan tersebut meliputi infrastruktur fisik, pedagogi, budaya dan manajerial. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan pendekatan tersebut pada acara Prabowo-Gibran 2 Tahun: Rapor Rakyat di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Pada kesempatan yang sama, ia menerima Piala Adripraya dari Garuda TV.
Landasan pertama adalah infrastruktur fisik yang diwujudkan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Kedua program tersebut diarahkan untuk menyediakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman dengan tetap mendukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.
Abdul Mu’ti mengatakan, telah dilakukan revitalisasi lebih dari 59.000 satuan pendidikan sepanjang tahun 2025–2026. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar telah mendistribusikan lebih dari 300.000 Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia.
“Lebih dari 59 ribu satuan pendidikan akan kami revitalisasi pada tahun 2025 dan 2026. Selain itu, kami telah mendistribusikan lebih dari 300 ribu Flat Panel Interaktif ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” kata Abdul Mu’ti.
Revitalisasi dan digitalisasi merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap pembelajaran. Namun ketersediaan fasilitas perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkannya agar teknologi benar-benar memberikan nilai tambah bagi siswa.
Landasan kedua adalah infrastruktur pedagogi yang menitikberatkan pada kualitas guru dan proses pembelajaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuka kesempatan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Melalui program ini, guru mendapat beasiswa sebesar Rp3 juta per orang. Pada tahun pertama, 12.500 guru menyelesaikan program ini. Sedangkan RPL gelombang kedua pada tahun kedua disiapkan untuk lebih dari 50.000 guru.
Kementerian Pendidikan Dasar juga menyelenggarakan lima jenis pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, yaitu pembelajaran mendalam, bimbingan dan konseling, coding dan kecerdasan buatan, sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM), dan bahasa Inggris.
Menurut Abdul Mu’ti, pelatihan tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa kegiatan juga dapat didukung melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemerintah mendorong peningkatan kesejahteraan guru. Tunjangan bagi guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan insentif bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan. Kedua bantuan tersebut disalurkan langsung kepada guru.
Rangkaian kebijakan tersebut menempatkan guru sebagai unsur utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Penguatan kapasitas dan dukungan kesejahteraan diharapkan dapat membantu pendidik melaksanakan pembelajaran dengan lebih maksimal.
Landasan ketiga adalah infrastruktur budaya yang fokus pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Kementerian Pendidikan Dasar mendorong penguatan karakter melalui kebijakan 7 Kebiasaan Anak Hebat Indonesia, kegiatan Pagi Ceria, serta pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Salah satu langkah yang disampaikan Abdul Mu’ti adalah dengan menjadikan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Sekolah juga didorong untuk memberikan ruang kepada siswa untuk mengikuti berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. “Kami memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui sebanyak-banyaknya kegiatan ekstrakurikuler,” ujarnya.
Pendekatan ini menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian dari pengalaman pembelajaran sehari-hari, tidak terbatas pada materi kelas. Kegiatan di sekolah diharapkan dapat membantu membangun kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama dan keterampilan sosial siswa.
Landasan keempat adalah infrastruktur manajerial, yaitu perbaikan tata kelola agar pelayanan pendidikan lebih efektif dan tidak membebani pendidik dengan urusan administratif yang berlebihan.
Abdul Mu’ti mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar berupaya menyederhanakan birokrasi, termasuk mengurangi kewajiban pelaporan administratif guru. Dengan beban administrasi yang lebih proporsional, guru diharapkan dapat mencurahkan waktu dan perhatiannya lebih banyak dalam mendampingi siswa.
“Kami juga berupaya membangun birokrasi yang tidak birokratis seperti yang diharapkan Presiden. Kami juga berupaya agar guru tidak banyak terlibat dalam pelaporan administratif, namun hanya bisa memberikan laporan satu kali dalam setahun,” tuturnya.
Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, Kementerian Pendidikan Dasar juga melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang kini memasuki tahun kedua. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembelajaran, termasuk evaluasi kenaikan kelas dan pelaksanaan jurusan siswa mulai kelas XI pada jenjang pendidikan menengah atas.
Abdul Mu’ti menegaskan, penguatan keempat landasan tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita keempat dan tindak lanjut arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
“Kami akan terus mempercepat peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai layanan yang semakin dirasakan masyarakat, menghadirkan layanan pendidikan yang aksesibel, fleksibel, dan terjangkau,” tutupnya.
Ke depan, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah perbaikan sekolah atau perangkat digital yang didistribusikan. Dampaknya juga perlu dilihat pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, pengembangan karakter siswa, dan kemudahan masyarakat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
