Payakumbuh – Sertifikat pelatihan bukan ukuran utama kompetensi aparatur sipil negara (ASN), kata Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta yang mendorong pengakuan pengalaman kerja melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Zulmaeta meminta pengembangan kompetensi ASN tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi menghasilkan kemampuan yang diterapkan dalam pekerjaan.
“ASN itu seperti sopir. Dia harus tahu kendaraannya dan tahu medan jalannya. Kalau tidak paham, bagaimana mau membawa Kota Payakumbuh sampai tujuan? Jangan sampai masuk jurang,” kata Zulmaeta saat membuka Sosialisasi Relaksasi RPL di Balai Kota, Kamis (17/09/2026).
Ia mengkritik kebiasaan mengikuti seminar, diklat dan pelatihan hanya untuk mengejar sertifikat. Menurutnya, ilmu yang diperoleh harus terlihat dalam kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan pelatihan hanya untuk mendapatkan sertifikat. Kalau sudah ikut pelatihan, ilmunya harus dipakai. Masyarakat membutuhkan ASN yang bisa bekerja,” ujarnya.
Zulmaeta mengaitkan hal tersebut dengan Trilogi Zuzema, yakni kejujuran, loyalitas dan profesionalitas. Kejujuran, katanya, menjadi syarat mutlak, sedangkan loyalitas kepada pimpinan harus tetap berada dalam koridor aturan.
“Kalau kebijakan pimpinan benar, kita harus loyal. Tetapi kalau menyimpang dari aturan, ASN berhak berdiskusi dan menyampaikan keberatan,” katanya.
Ia juga meminta pengalaman, prestasi dan rekam kinerja menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier ASN.
“Jabatan harus diberikan kepada orang yang punya pengalaman dan prestasi untuk pekerjaan itu, bukan karena dekat dengan siapa,” tegasnya.
Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan RPL dapat menjadi solusi atas antrean pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Saat ini terdapat 13 JPT, 70 administrator dan 263 pengawas.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran untuk mengirim enam administrator setiap tahun, menyelesaikan antrean 70 orang bisa lebih dari 10 tahun,” kata Dafrul.
Anggaran 2026 hanya mampu membiayai delapan pejabat. Melalui RPL pada 2027, anggaran relatif sama diproyeksikan dapat menjangkau hingga 52 administrator.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawati mengatakan pengembangan kompetensi ASN kini tidak hanya mengandalkan pelatihan formal, tetapi juga pengalaman kerja, mentoring, coaching dan pembelajaran berbasis praktik.
“Jangan sampai pembelajaran hanya dimaknai sebagai kegiatan mendapatkan sertifikat. Yang paling penting adalah apa yang berubah setelah seseorang belajar dan apa dampaknya bagi organisasi,” kata Erna.
Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Sumbar Youlius Honesti mengatakan Payakumbuh menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang berinisiatif melaksanakan RPL pada 2026.
“RPL jangan sampai menjadi formalitas. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan ASN berkualitas yang berdampak pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Payakumbuh menargetkan RPL untuk jenjang administrator pada 2027. Program relaksasi tersebut berlaku hingga 2028 sehingga pemerintah daerah berupaya memanfaatkannya untuk mempercepat penyelesaian antrean pejabat yang memenuhi persyaratan.
“Yang kita cari bukan sekadar orang yang punya sertifikat. Kita membutuhkan ASN yang punya kompetensi, punya integritas dan mampu membawa Payakumbuh menuju tujuan yang kita tetapkan,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita: Pemko Payakumbuh
