JAKARTA, Mediakarya – Anggota DPR RI Andre Rosiade menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah. Meski demikian, ia menegaskan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus terus dievaluasi terutama pada aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap SOP.
Hal itu disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurut Andre, dinamika penolakan terhadap ramainya MBG di Jakarta belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
“Di Jakarta mungkin banyak yang menolak MBG. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan mahasiswa dan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan MBG,” kata politikus Fraksi Partai Gerindra ini.
Anak SD di Sumbar membebankan MBG ke Presiden
Andre menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, pasca daerah tersebut terdampak bencana alam. Saat itu, sejumlah anak SD mendatangi Presiden dan mengatakan belum mendapat MBG.
“Sejumlah anak SD mendatangi Presiden dan menyampaikan belum menerima MBG dan berharap mendapat program tersebut,” kata Andre.
Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi keberlanjutan program. Menurutnya, masih banyak sekolah dan orang tua di Sumbar yang menantikan program ini.
Oleh karena itu, evaluasi MBG perlu mempertimbangkan sebaran penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan, ujarnya.
Meski mendukung keberlanjutan program tersebut, Andre mengakui implementasinya masih memiliki kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut harus dijadikan landasan perbaikan sistem, bukan diabaikan atau langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.
Keamanan pangan harus menjadi prioritas, dapur nakal harus diberantas
Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah selama pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, kejadian ini harus disikapi secara serius dan menjadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Andre juga menyebutkan perlunya tindakan tegas terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar aturan operasional.
Ia bahkan mendukung penggunaan teknologi, termasuk kamera pengawas CCTV dan kecerdasan buatan (AI), untuk membantu memantau proses operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran.
“Jika ada pelanggaran SOP harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Keamanan pangan untuk anak harus menjadi prioritas,” kata Andre.
Evaluasi Sejalan dengan Penanganan Stunting
Andre mengatakan, jumlah penerima manfaat MBG saat ini mencapai sekitar 59 juta orang. Cakupan program harus menjadi bagian dari evaluasi yang komprehensif, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan.
Ia mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mencontohkan angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumbar sebesar 24 persen sebagai permasalahan yang masih perlu diatasi.
“Program ini harus terus ditingkatkan. Kekurangan harus diperbaiki, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Andre berharap pemerintah dapat menjaga keberlangsungan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, upaya memperluas akses terhadap pangan bergizi dapat berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan penerima manfaat. (Jelek)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
