KALBARONLINE.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Jumat (23/10/2026). Mereka menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pendidikan, korupsi, perekonomian, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, mahasiswa mendesak Polda Kalbar mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan terhadap peserta aksi sebelumnya yang diduga melibatkan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pejabat menemui para pengunjuk rasa, antara lain Anggota DPRD Kalbar Agus Sudarmansyah, Gubernur Kalbar Ria Norsan, dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan.
Usai bertemu gubernur, massa membubarkan diri dan bergerak menuju Bundaran Tugu Digulis, Pontianak.
Ria Norsan Berkilah
Ria Norsan berdalih menghindari mahasiswa saat aksi unjuk rasa sebelumnya di Kantor Gubernur Kalbar. Dia menjelaskan, ketidakhadirannya saat itu terkait dengan agenda pertemuan dengan Presiden di Jakarta.
“Saya tidak menghindarinya, tapi ada agenda pertemuan dengan Presiden,” ujarnya.
Terkait karhutla, Norsan mengatakan, masih terdapat 22 titik api di Kabupaten Ketapang berdasarkan data per 22 Oktober 2026. Titik-titik tersebut menjadi perhatian dalam upaya pemadaman yang terus dilakukan pemerintah daerah dan aparat terkait.
Berdasarkan data per 22 Oktober 2026, titik api di Kalbar kini tersisa di 22 titik yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang, tambahnya.
Norsan menjelaskan, arah angin yang bertiup dari selatan ke utara juga mempengaruhi penyebaran dan penumpukan kabut asap di sejumlah wilayah.
“Dalam hal ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Pemprov bersama aparat terkait terus berupaya maksimal untuk memadamkan sisa titik api agar seluruh wilayah Kalbar segera terbebas dari karhutla,” lanjutnya.
Terkait kelangkaan bahan bakar dan tingginya harga di sejumlah daerah hulu, Norsan mengatakan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk menangani permasalahan pasokan energi dan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Maka bapak ibu, kami telah melakukan langkah-langkah terkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dan mengevaluasi perbaikan infrastruktur ketenagalistrikan dan distribusi BBM di daerah agar kembali normal dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Norsan juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan, termasuk dalam menyikapi dugaan adanya tindakan anarkis yang melibatkan oknum tertentu terhadap mahasiswa.
“Saya tegaskan, proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwenang (APH) untuk diproses secara profesional tanpa diskriminasi,” tutupnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
