Jakarta, wartaterkini.news–Perusahaan teknologi Meta diminta menjelaskan secara transparan dugaan penghapusan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial dan bertanggung jawab atas informasi yang dihasilkan produk kecerdasan buatan (AI) miliknya.
Transparansi diperlukan agar kesalahan sistem tidak memicu tuduhan yang menyesatkan atau membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai Meta perlu menjelaskan cara kerja sistem dan pengambilan keputusannya, apalagi jika informasi yang dihasilkan AI berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kebebasan berekspresi.
Pernyataan tersebut menyusul beredarnya tangkapan layar percakapan Meta AI di mana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta pembatasan konten karhutla. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, sebelumnya menolak permintaan pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi tersebut.
Menurut Kunto, pernyataan pemerintah dan informasi dari perusahaan teknologi harus diuji berdasarkan bukti. Jawaban Meta AI tidak bisa dianggap sebagai konfirmasi resmi perusahaan, apalagi jika dijadikan satu-satunya dasar untuk menuduh suatu lembaga membatasi informasi.
“Meta AI bukanlah sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukanlah pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi palsu. Kalau mesin mengatakan ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Di mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?,” kata Kunto dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, fenomena halusinasi AI memungkinkan sistem menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meski tidak didukung fakta. Risiko ini meningkat ketika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya.
Kunto berpendapat Meta tidak cukup hanya menyediakan produk AI saja, namun juga perlu memastikan pengguna memahami keterbatasan teknologinya.
“Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tudingan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sedangkan masyarakat perlu mengecek informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan mematuhi kaidah jurnalistik,” ujarnya.
Kunto juga menyoroti kesalahan sistem moderasi Meta yang berdampak pada akun media sosial di Amerika Serikat.
Bloomberg Technoz pada 21 Oktober 2026 memberitakan bahwa Meta mengaku salah dalam menangguhkan akun Instagram Koalisi Tanpa Raja, sebuah kelompok yang terkait dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump.
Wakil Presiden Meta Andy Stone meminta maaf atas kesalahan tersebut. Meta mengakui bahwa akun tersebut seharusnya tidak ditangguhkan dan kemudian dipulihkan aksesnya, meskipun proses pemulihannya memakan waktu.
Bagi Kunto, kejadian ini menunjukkan bahwa keputusan sistem otomatis Meta tidak selalu akurat dan bisa berdampak langsung pada kebebasan berekspresi. Meski penyebabnya belum tentu sama, namun kasus ini menjadi alasan Meta meminta transparansi terkait dugaan pembatasan konten di Indonesia.
“Di Amerika, Meta sendiri mengakui bahwa sistemnya bisa saja salah sehingga menyebabkan akun-akun yang tidak seharusnya diblokir akan kehilangan akses. Artinya kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa semua keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya,” kata Kunto.
Terkait dugaan penghapusan konten karhutla di Indonesia, Kunto mempertanyakan kemampuan sistem moderasi otomatis Meta dalam memahami konteks gambar dan video yang diunggah masyarakat.
Dia mencontohkan dokumentasi kebakaran hutan yang menunjukkan adanya kebakaran, asap, kerumunan warga, atau petugas di lapangan. Menurutnya, perlu dicek apakah sistem moderasi berpotensi salah mengklasifikasikan visual tersebut sebagai konten kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.
Apakah gambar api dan asap saat karhutla bisa salah terbaca oleh mesin sebagai konten huru-hara atau kerusuhan? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang terjadi pada moderasi akun di Amerika Serikat? Kami belum tahu. Meta harus menjelaskan cara kerja sistemnya dan mengapa kontennya dibatasi, ujarnya.
Kunto menegaskan, pendokumentasian karhutla merupakan kepentingan masyarakat karena informasi mengenai lokasi kebakaran, sebaran asap dan dampaknya terhadap masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, jika konten karhutla dihilangkan atau dibatasi, Meta perlu menjelaskan dasar keputusannya. Penjelasan tersebut mencakup apakah tindakan tersebut diambil oleh sistem moderasi otomatis, melalui peninjauan manusia, sebagai akibat dari pelanggaran pedoman komunitas, atau berdasarkan permintaan hukum dari pihak tertentu.
Menurut Kunto, penjelasan tersebut harus disampaikan langsung oleh Meta selaku pengelola platform. Tanpa transparansi, masyarakat berisiko terus berspekulasi tentang alasan hilangnya konten, sementara perusahaan yang mengontrol platform tidak memberikan kejelasan.
“Kalau ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai masyarakat menuduh pemerintah sementara perusahaan yang menguasai platform tidak memberikan penjelasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, besarnya pengaruh platform digital harus dibarengi dengan tanggung jawab yang sepadan. Meta tidak hanya mempengaruhi distribusi informasi melalui algoritma dan kebijakan moderasi, tetapi juga menyediakan teknologi AI yang jawabannya dapat membentuk pemahaman dan opini masyarakat.
“Meta mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan informasi apa yang boleh dilihat masyarakat. Kekuasaan besar itu harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai perusahaan teknologi menentukan apa yang boleh dilihat masyarakat, tapi ketika muncul permasalahan mengenai informasi yang dibutuhkan masyarakat, mereka tidak mau bertanggung jawab,” kata Kunto. (**)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
