Rieke Diah Soroti Implementasi Kebijakan Prabowo yang Belum Optimal

Jakarta, Jurnas.com – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi, namun ia masih menghadapi kendala serius dalam implementasi kebijakan.

Permasalahan implementasi ini terutama terkait dengan regulasi turunan dan tata kelola data nasional. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah mempercepat implementasi undang-undang tersebut agar visi pembangunan yang berdasarkan konstitusi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber Dialektika Demokrasi bertema Membahas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Perekonomian Kuat dan Kemandirian Bangsa,” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Jadi, Rieke menyatakan, evaluasi pemerintah tidak cukup hanya mengukur kemajuan ekonomi atau pembangunan fisik.
Menurutnya, arah pembangunan Indonesia harus berpegang pada amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan negara yang mandiri, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. “Kemajuan tidak serta merta berarti ada keadilan dan kesejahteraan,” ujarnya seraya mengingatkan bahwa pertumbuhan harus dibarengi dengan pemerataan kemakmuran.
Ia menilai gagasan pembangunan yang mengedepankan keadilan sosial sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa. Pemenuhan hak masyarakat atas pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan lingkungan hidup yang baik harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Menurut Rieke, DPR mempunyai tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan agenda tersebut terlaksana.
Salah satu permasalahan mendasar yang disoroti Rieke adalah belum memadainya penggunaan data akurat dalam perencanaan pembangunan. Ia menegaskan, data harus mencerminkan kondisi nyata dan potensi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berdasarkan data yang akurat, maka mustahil pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya menyambut lahirnya kebijakan Satu Data Indonesia sebagai kemajuan penting, namun tetap menekankan perlunya percepatan regulasi implementasi.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti lambatnya penyelesaian peraturan turunan sejumlah undang-undang, termasuk terkait Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan tenaga kerja. Menurut dia, penundaan ini berisiko menghambat implementasi kebijakan yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Ia mempertanyakan bagaimana visi presiden bisa terwujud jika instrumen hukum yang diperlukan belum tersedia atau belum lengkap.
Di bidang ekonomi kerakyatan, Rieke menilai gagasan Koperasi Desa Merah Putih dan pemenuhan gizi masyarakat mempunyai landasan yang relevan dengan cita-cita pembangunan nasional. Namun, dia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik atau penyaluran bantuan.
“Saya tidak anti kritik, tapi jangan hanya menjadi kritikus tanpa solusi,” ujarnya seraya mendorong penguatan sistem pemenuhan gizi yang mencakup rantai produksi dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Rieke juga mengingatkan pentingnya menempatkan koperasi dalam kerangka demokrasi ekonomi dan memastikan kebijakan terkait jaminan sosial mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ia meyakini setiap program harus memiliki konstruksi regulasi yang jelas dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, sinkronisasi peraturan presiden, instruksi presiden, dan instrumen hukum lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif.
Di sisi lain, Rieke menyoroti persoalan penguasaan data pemerintah dan ekosistem digital. Menurut dia, pengelolaan data strategis negara tidak boleh terfragmentasi karena dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kedaulatan negara.
Ia mendorong penguatan koordinasi dan kontrol pemerintah terhadap sistem data digital. Bagi Rieke, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bergantung pada keselarasan visi konstitusi, kepastian hukum, keakuratan data, dan implementasi kebijakan yang akuntabel.

KATA KUNCI:

Berita DPR Rieke Diah Pitaloka 2 Tahun Implementasi Kebijakan Pemerintahan Prabowo