DENPASAR, BALIPOST.com – Tim Pembina (TP) Posyandu Pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman atau nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita (3B). Kerja sama ini tidak hanya mencakup pendistribusian pangan, namun juga pendataan penerima manfaat, edukasi gizi, serta pemantauan kualitas dan ketepatan sasaran program.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di sela-sela Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia Tengah di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Jalan Pura Mertasari, Pemogan, Denpasar, Kamis (22/10).
Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan, keterlibatan kader Posyandu menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan MBG pada kelompok 3B berjalan maksimal. Melalui jaringan Posyandu yang tersebar hingga tingkat desa, diharapkan pengawasan dan pendampingan terhadap penerima manfaat dapat dilakukan lebih intensif.
Menurutnya, selama ini Posyandu telah memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun melalui program MBG, bantuan bisa lebih rutin dilakukan karena distribusi pangan dilakukan setiap hari. Biasanya pemberian makanan tambahan hanya dilakukan satu atau dua kali saja, ini kegiatan sehari-hari yaitu by name by address, ujarnya.
Tri Tito menjelaskan, peran kader Posyandu tidak hanya berhenti pada pengawasan distribusi pangan. Kader juga akan memberikan edukasi tentang pentingnya pangan bergizi dan menilai kualitas pangan yang diterima masyarakat.
Selain itu, TP Posyandu akan membantu menyampaikan data penerima manfaat beserta informasi mengenai makanan yang didistribusikan. Pendampingan juga dilakukan untuk memastikan MBG benar-benar dimanfaatkan oleh penerima yang berhak.
Ia menekankan pentingnya penggunaan bantuan ini secara akurat. Makanan yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diharapkan benar-benar dikonsumsi oleh kelompok sasaran, tidak dialihkan kepada anggota keluarga lain yang bukan penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, program MBG menyasar dua kelompok penerima manfaat, yakni kelompok pelajar dan kelompok non pelajar yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Berdasarkan data BGN, jumlah sasaran kelompok 3B mencapai sekitar 21 juta orang. Hingga saat ini, lebih dari 10 juta orang telah menerima MBG.
Dengan demikian, masih ada sekitar 10 juta sasaran yang belum menerima program tersebut. Sudaryono mengungkapkan, beberapa sasaran yang belum terlayani adalah di daerah dengan angka stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
BGN saat ini terus menggiatkan pelaksanaan program di bidang-bidang tersebut agar cakupan penerima manfaatnya semakin luas. Ia menegaskan, pemenuhan gizi kelompok 3B merupakan langkah penting dalam upaya menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, perluasan jangkauan MBG harus dibarengi dengan pendataan yang akurat dan distribusi yang tepat sasaran, ujarnya.
Melalui MoU dengan TP Posyandu, BGN memperluas peran kader Posyandu. Selain membantu distribusi pangan, kader akan dilibatkan dalam pendataan, edukasi penerima manfaat, dan pengawasan pelaksanaan program.
Sudaryono mengatakan, kader Posyandu juga diberikan ruang untuk memeriksa proses pengolahan makanan di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan dapat mencakup proses memasak, penerapan standar operasional prosedur (SOP), dan kondisi makanan sebelum didistribusikan.
Kader Posyandu diharapkan menjadi mata dan telinga BGN di lapangan. Jika ditemukan kendala seperti kualitas menu yang tidak sesuai atau keterlambatan distribusi, informasi tersebut dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi. BGN juga berencana menyiapkan mekanisme pengaduan untuk menampung laporan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
Menurut Sudaryono, keterlibatan kader Posyandu merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program yang menggunakan APBN. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan pelaksanaan MBG akan lebih transparan dan akuntabel. (Widiastuti/balipost)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
