Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra meminta pola pengamanan demonstrasi yang dinilainya persuasif di Jakarta bisa menjadi contoh bagi jajaran kepolisian di daerah lain. Menurut dia, pendekatan ramah masyarakat perlu diterapkan secara serius dan konsisten dalam pengawasan penyampaian aspirasi oleh aparat.
“Kami mohon hal ini bisa dijadikan contoh bagi polda lainnya. Tagline polisi bersama masyarakat harus dilaksanakan secara serius dan konsisten dari bawah,” kata Soedeson dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai aksi mahasiswa memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Soedeson menilai pengamanan yang dilakukan aparat dalam aksi berlangsung tertib tanpa ada kericuhan antara polisi dan massa.
Politisi Partai Golkar itu terutama mengapresiasi Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Dia menilai kedua satuan polisi berhasil menerapkan pendekatan persuasif saat mengamankan aksi demonstrasi.
Soedeson juga menyinggung arahan Kapolri agar polisi hadir sebagai pihak yang ramah terhadap masyarakat. Prinsip tersebut menurutnya perlu diwujudkan melalui pelaksanaan tugas di lapangan, bukan sekedar slogan.
Ia pun mengapresiasi para mahasiswa yang menyampaikan tuntutannya dengan tertib. Bagi Soedeson, demonstrasi merupakan saluran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam kehidupan demokrasi.
“Dalam negara demokrasi modern, perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah. Salah satu saluran masyarakat menyampaikan aspirasi adalah melalui penyampaian pendapat atau demonstrasi. Karena berjalan lancar dan tertib, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengunjuk rasa,” ujarnya.
Baca Juga: Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ketua DPP PDIP: Demo Dimana-mana, Apakah Anda Sendiri Merasakan Apa yang Terjadi Hari Ini?
Menurutnya, menyampaikan pendapat di depan umum merupakan pilar penting kehidupan bernegara yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan tuntutan.
Aksi pada 20 Oktober 2026 tersebut digelar mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di kawasan Tugu Tani, mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi mulai sekitar pukul 15.00 WIB. Salah satu tuntutan yang mereka ajukan adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Berdasarkan pantauan yang dikutip dalam laporan tersebut, massa awalnya bergantian berorasi di sekitar Tugu Tani sebelum berkumpul di bawah tugu. Saat aksi berlangsung, salah satu peserta mencoba naik ke puncak tugu.
Namun dalam laporan disebutkan tidak ada kericuhan antara polisi dan massa. Situasi ini menjadi konteks apresiasi Soedeson terhadap keamanan demonstrasi di Jakarta dan permintaannya agar pendekatan serupa diterapkan secara konsisten oleh polisi di daerah lain.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
