Pemko Payakumbuh percepat realisasi program, monev jadi instrumen pengendali kinerja OPD

- Redaksi

Sabtu, 11 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh — Pemko Payakumbuh memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui rapat monitoring dan evaluasi (monev) lintas OPD sebagai langkah percepatan realisasi pembangunan tahun 2026.

Rapat tersebut digelar di Balaikota Payakumbuh selama tiga hari, 8–10 April 2026, melibatkan seluruh OPD di bawah koordinasi tiga Asisten Sekretariat Daerah, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.

Dalam forum tersebut, setiap OPD memaparkan capaian realisasi fisik dan keuangan program hingga akhir Maret 2026.

Mereka juga menyampaikan kendala lapangan sekaligus langkah percepatan yang akan ditempuh pada triwulan berikutnya.

Pembahasan monev menitikberatkan pada konsistensi pelaksanaan program, ketepatan waktu kegiatan, serta akurasi penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Selain itu, rapat turut menelaah realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa.

“Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat realisasi kegiatan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nofriwandi, Saat Monev, Rabu (08/04/2026).

Sementara itu, dari sisi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yasrizal, menekankan pentingnya peran aktif OPD dalam mendukung program strategis nasional di daerah.

Ia juga meminta Bagian Perekonomian meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui monitoring SPBU guna mengantisipasi potensi kelangkaan dan gejolak harga.

“Kita minta pengawasan dan pemantauan distribusi BBM di SPBU secara berkala, agar potensi kelangkaan dan gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya, Jumat (10/04/2026).

Selain itu, sejumlah program strategis nasional menjadi perhatian dalam monev tersebut, di antaranya fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sejuta Rumah, serta penanganan kelangkaan pupuk.

Dilain sisi, program strategis daerah juga menjadi fokus, meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar, peningkatan layanan RSUD Adnan WD, rencana penyediaan moda transportasi publik ramah lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih humanis.

Saat Monev, Kamis (09/04/2026) Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria Can, menyebut monitoring sebagai instrumen penting untuk memastikan efektivitas program sekaligus menjaga akuntabilitas kinerja OPD.

“Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan diselesaikan secara terukur, termasuk memastikan ketepatan input data dalam SiRUP agar transparansi pengadaan tetap terjaga,” ucapnya.

Rapat berlangsung dinamis dengan pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari kelengkapan administrasi hingga optimalisasi sistem pengadaan berbasis digital.

Melalui monev ini, Pemko Payakumbuh menargetkan percepatan realisasi program berjalan lebih terarah, sehingga capaian pembangunan daerah tahun 2026 tepat waktu dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Percepatan realisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Seluruh OPD harus bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terukur agar setiap program segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas ketiga Asisten. (red)

Editor : Rachmail Gucci

Sumber Berita: Pemko Payakumbuh

Berita Terkait

Ketua DPRD Payakumbuh Tekankan Dukungan Pendidikan untuk Cetak SDM Unggul
Pernah Raih Juara Umum, 71 Siswa IPHI Payakumbuh Kembali Bidik Prestasi di Piala Raja
DLH Way Kanan Minta MBG Kitchen Manfaatkan Sampah untuk Membuat Belatung
BPOM-Polri Perketat Pengawasan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Tanggapan KPU atas keputusan MA yang membatalkan Suket Gibran
Polri Pastikan Tidak Ada Impunitas dalam Penyidikan AKBP Ady Herwiyanto
MBG Dibiayai Pajak, 6.097 Dapur Ditangguhkan Karena Pelaporan Tidak Terorganisir
Guru PPPK Riau Demo ke DPRD, Tuntut Kenaikan TPP untuk Perjelas Status

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 21:53 WIB

Ketua DPRD Payakumbuh Tekankan Dukungan Pendidikan untuk Cetak SDM Unggul

Senin, 2 November 2026 - 21:31 WIB

Pernah Raih Juara Umum, 71 Siswa IPHI Payakumbuh Kembali Bidik Prestasi di Piala Raja

Senin, 2 November 2026 - 15:00 WIB

DLH Way Kanan Minta MBG Kitchen Manfaatkan Sampah untuk Membuat Belatung

Senin, 2 November 2026 - 14:40 WIB

BPOM-Polri Perketat Pengawasan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Senin, 2 November 2026 - 14:20 WIB

Tanggapan KPU atas keputusan MA yang membatalkan Suket Gibran

Berita Terbaru