BPOM-Polri Perketat Pengawasan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

- Redaksi

Senin, 2 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPOM RI Sumpah Taruna usai audiensi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Polri memperkuat sinergi dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintah. Khususnya, Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pembinaan Koperasi Merah Putih.

“Kami membahas hal-hal terkait program prioritas presiden atau pemerintah, misalnya Makan Siang Bergizi Gratis dan tentunya Koperasi Merah Putih,” kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar usai audiensi dengan Kapolri Jenderal Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 2 November 2026.

Taruna mengatakan, pengawasan terhadap program MBG saat ini terus dilakukan secara intensif melalui kerja sama yang erat dengan aparat kepolisian di lapangan. Kewenangan BPOM mengacu pada Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026.

Memerintahkan Badan POM mulai dari pendampingan, persiapan, hingga pengawasan pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita sebut Apotek Merah Putih, kata Taruna.



Kepala BPOM RI Taruna Ikrar. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.

Selain program MBG, Taruna menyoroti amanah khusus yang diterima BPOM dalam mendukung keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih. Taruna mengatakan, hal ini mengacu pada Pasal 97 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 yang mengamanatkan BPOM untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan dan komoditas pangan yang dikelola oleh badan koperasi.

Lalu ada juga cold storage, termasuk pangan olahan yang akan dijual di gerai tersebut, kata Taruna.

Taruna menambahkan, seluruh proses pendampingan, termasuk pemantauan fasilitas cold storage dan makanan olahan di gerai Koperasi Desa Merah Putih, memerlukan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, sinergi dengan Polri dinilai menjadi kunci utama.

“Tentunya memerlukan pengawasan ketat yang tentunya perlu bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia,” kata Taruna.

(Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan)

Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency

Berita Terkait

DLH Way Kanan Minta MBG Kitchen Manfaatkan Sampah untuk Membuat Belatung
Tanggapan KPU atas keputusan MA yang membatalkan Suket Gibran
Polri Pastikan Tidak Ada Impunitas dalam Penyidikan AKBP Ady Herwiyanto
MBG Dibiayai Pajak, 6.097 Dapur Ditangguhkan Karena Pelaporan Tidak Terorganisir
Guru PPPK Riau Demo ke DPRD, Tuntut Kenaikan TPP untuk Perjelas Status
Waspada, ada penipuan. WP diminta untuk memperbarui data Coretax melalui file Apk
Gelombang Demonstrasi Gen Z Mengguncang Eropa, Jerman dan Prancis Perketat Keamanan
Jika Gibran tak mundur, DPR harus melakukan pemakzulan, keluarga Jokowi patut dipermalukan
Tag :

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 15:00 WIB

DLH Way Kanan Minta MBG Kitchen Manfaatkan Sampah untuk Membuat Belatung

Senin, 2 November 2026 - 14:40 WIB

BPOM-Polri Perketat Pengawasan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Senin, 2 November 2026 - 14:20 WIB

Tanggapan KPU atas keputusan MA yang membatalkan Suket Gibran

Senin, 2 November 2026 - 14:00 WIB

Polri Pastikan Tidak Ada Impunitas dalam Penyidikan AKBP Ady Herwiyanto

Senin, 2 November 2026 - 13:40 WIB

MBG Dibiayai Pajak, 6.097 Dapur Ditangguhkan Karena Pelaporan Tidak Terorganisir

Berita Terbaru