Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso. (Ari Supriadi-tangselpos.id)
LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melaksanakan pembaruan (update) realisasi APBD TA 2026. Per 18 September 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,932 triliun atau sekitar 69,72 persen dari target Rp2,772 triliun. Kemudian realisasi belanja daerah mencapai Rp1,671 triliun atau sekitar 59,18 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp2,823 triliun.
Berdasarkan data realisasi per 18 September 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp350,770 miliar. PAD tersebut berasal dari sejumlah komponen, antara lain pajak daerah sebesar Rp162,347 miliar, retribusi daerah sebesar Rp175,987 miliar, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp5,475 miliar, serta PAD lain yang sah sebesar Rp6,960 miliar.
Sedangkan pendapatan transfer menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp1,581 triliun. Pendapatan tersebut mencakup sejumlah komponen transfer, antara lain transfer pusat ke dana perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, hibah ke daerah, dan transfer antar daerah. Sedangkan pendapatan daerah lain yang sah tercatat sebesar Rp710,318 juta.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak Agung Budi Santoso mengatakan, data realisasi tersebut bukan sekedar informasi internal pemerintah daerah. Data ini tercatat dalam sistem dan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Data realisasinya sudah kami laporkan ke Kemendagri secara rutin setiap minggu berdasarkan SIPD. Jadi, data yang disampaikan merupakan data realisasi yang tercatat di sistem dan terus kami update sesuai perkembangan pelaksanaan APBD,” kata Agung Budi Santoso kepada wartawan di Lebak, Senin (21/9/2026).
Budi mengatakan, dari sisi belanja daerah, realisasi terbesar terdapat pada belanja operasional yang mencapai sekitar Rp1,407 triliun atau 63,48 persen dari anggaran. Belanja operasional tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Untuk belanja modal, realisasinya tercatat sekitar Rp80,281 miliar atau 55,43 persen dari anggaran. Belanja modal tersebut antara lain mencakup pengadaan peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, serta jalan, jaringan, dan irigasi.
Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai sekitar Rp173,213 miliar atau 38,41 persen. Sementara belanja tak terduga terealisasi sekitar Rp10,353 miliar atau 92,46 persen dari anggaran. Agung mengatakan, pemantauan realisasi pendapatan dan belanja terus dilakukan oleh BKAD Kabupaten Lebak sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut dia, pemantauan secara berkala penting dilakukan untuk memastikan kondisi arus kas Pemkab Lebak tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelaksanaan belanja dengan kondisi penerimaan dan ketersediaan kas daerah, sekaligus mengantisipasi kegagalan membayar kewajiban pemerintah daerah.
“Kami terus memantau dan mengkinikan data realisasi. Ini merupakan tugas dan fungsi kami untuk memastikan arus kas pemerintah daerah tetap terjaga hingga akhir tahun, sehingga kewajiban pembayaran dapat terpenuhi dan tidak terjadi kegagalan pembayaran,” ujarnya.
Dijelaskannya, pelaporan melalui SIPD juga merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Data realisasi masing-masing perangkat daerah terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pendapatan daerah. “Kami terus memantau dan mengupdate data realisasi. Pelaporan dilakukan secara berkala agar perkembangan pendapatan dan belanja daerah dapat diketahui dan dipantau sesuai data di SIPD,” ujarnya.
Menurut Agung, penyampaian data secara berkala juga merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Prinsipnya data yang kami sampaikan sesuai dengan realisasi yang tercatat dan diinput ke dalam sistem. Oleh karena itu, angka realisasi tersebut dapat terus berubah mengikuti pelaksanaan kegiatan dan pendapatan daerah hingga akhir tahun anggaran,” tutup Agung.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
