ESPOS.ID – Plt Bupati Sukoharjo dan Ketua Tim Satgas MBG Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo meninjau pengelolaan sampah di dapur SPPG, Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Senin (26/10/2026). (Humas Khusus/Humas Pemkab Sukoharjo)
Esposin, SUKOHARJO — Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan monitoring dan evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua dapur Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan di dapur SPPG Desa Kedungwinong Kecamatan Nguter. Tim Satgas MBG melakukan pengecekan fasilitas pendukung dapur SPPG sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), baik dari aspek kebersihan, keamanan dan perekonomian masyarakat.
BRI Perkuat Pemberdayaan Ekosistem Diaspora di Taiwan, Dukung PMI Lebih Berdaya
Setelah melakukan pengecekan pengelolaan dapur SPPG di Desa Kedungwinong Kecamatan Nguter, tim Satgas MBG Kabupaten Sukoharjo bergeser ke dapur SPPG di Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo. Letak dapurnya berada di sebelah komplek TK-SMA Al Abidin Sukoharjo.
“Hari ini kami melakukan monitoring dan evaluasi dapur SPPG gelombang II. Ada 24 dapur SPPG yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi secara bertahap,” kata Penjabat Bupati (Plt) Bupati Sukoharjo dan Ketua Satgas MBG Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo.
Monitoring dan Evaluasi SPPG
Sapto, sapaan akrabnya, mengatakan kegiatan monev melibatkan tujuh OPD di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP), Dinas Pangan, serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo.
Mereka melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari aspek perizinan, lokasi dan bangunan, bahan makanan, rantai pasok dan keterlibatan UMKM, hingga pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan limbah.
Jadi, masing-masing OPD punya kewenangan teknis. Misalnya pengelolaan sampah menjadi kewenangan DLH Sukoharjo atau Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo.
Hasil monitoring dan evaluasi berupa catatan dan rekomendasi perbaikan tata kelola dapur SPPG. Oleh karena itu, pengelola dapur SPPG diharapkan segera memperbaiki berbagai fasilitas penunjang program MBG.
Di Sukoharjo, lanjut Sapto, terdapat 110 dapur SPPG yang beroperasi. Kedepannya juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi di setiap dapur SPPG secara bertahap. Hal ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola dapur SPPG yang menjadi fokus utama BGN.
“Kegiatan monitoring dan evaluasi dapur SPPG gelombang kedua ini ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026. Nanti akan dilanjutkan ke dapur SPPG lainnya,” jelas Sapto.
Sementara itu, penanggung jawab (person in charge/PIC) Dapur SPPG Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo Dian Fitriana mengatakan, ada beberapa catatan dari hasil monitoring dan evaluasi Satgas MBG Sukoharjo.
Misalnya pengelolaan sampah perlu ditingkatkan, AC perlu ditambah, dan lubang-lubang di ruangan perlu ditutup untuk menjaga kebersihan makanan. Jumlah penerima manfaat SPPG di Desa Begajah sebanyak 1.500 orang.
“Penerima manfaat sebagian besar adalah siswa TK dan SMA Al Abidin Sukoharjo. Sebagian lainnya berasal dari sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
