Gesekan internal kian memanas di koalisi antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengomandoi gerakan hak angket dokumen pendidikan wakil presiden mendapat tekanan kuat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Elit Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus menilai partai tersebut tidak memiliki kesusilaan berpolitik karena mengusung isu negatif terhadap pimpinan negaranya sendiri ketika mereka duduk nyaman di barisan koalisi.
Baca Juga: Tolak Campuri Urusan Jokowi dan Keluarga, PDIP: Kami Tak Suka Berurusan dengan Barang Bekas
“Saya tidak mengerti apa yang ada dalam pemikiran partai ini, makanya saya ingin berada di depan untuk mengusulkan atau menggagas atau memerintahkan agar bisa meraih popularitas,” kata Bestari Barus, dikutip Selasa (27/10/2026).
Bestari menyayangkan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah justru menjadi penggerak oposisi. Menurut dia, pembentukan koalisi harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk menjaga stabilitas politik dan melancarkan program eksekutif, dibandingkan sibuk mengungkit isu publik yang bertujuan melemahkan legitimasi Wakil Presiden.
Tadi beliau juga sempat menyinggung bahwa ini persoalan biasa, ketika anggota koalisi ingin bersama-sama mengangkat isu buruk seperti itu. Ya Allah, Ya Rasulullah, beginilah partai seperti ini berkoalisi, kata Bestari.
Sebelumnya, Anggota DPR RI PKS Mardani Ali Sera menegaskan secara terbuka pihaknya tengah gencar mengumpulkan syarat minimal 25 anggota dewan atas arahan Presiden PKS Ahmad Al-Muzamil Yusuf dan Sekjen Muhammad Kholid.
Posisi kami saat ini adalah berkomunikasi dengan beberapa pihak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hasilnya. Arahan Presiden Ahmad Al-Muzamil Yusuf, suara rakyat harus kita dengarkan, akui Mardani Ali Sera.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan, pihaknya siap menunjukkan dokumen ijazah dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sarjana (S1) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi menjelaskan, langkah tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum dari Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986. Pihaknya menyatakan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan aktivis pendidikan bernama Mercy Sihombing.
Sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa yang sedang diperiksa dalam proses persidangan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait atau intervensi, kata Rullyandi.
Baca juga: Wakil Ketua DPD RI: Anies Baswedan Layak Jadi Pengganti Gibran
“Kami di sini menghormati hukum acara Pasal 83, kami masuk sebagai pihak intervensi,” tegasnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
