Jakarta, CNN Indonesia —
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni Menanggapi ajakan Partai PKS membangun komunikasi terkait polemik bukti ijazah SMA sederajat pada Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Sahroni mengatakan, belum ada arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait hal tersebut.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Kebetulan NasDem sendiri, Ketua Umum, memerintahkan kami untuk tetap bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, bekerja memberikan dukungan kepada pemerintah. Tidak ada perintah untuk yang lain, kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/10).
Sahroni mengatakan pihaknya saat ini masih fokus membahas RUU Perampasan Aset yang dinilainya mendesak.
“Kami belum mendapat arahan apa pun dari ketua umum, fokus kami bekerja menyelesaikan RUU Perampasan Aset yang paling mendesak,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PKS Muhammad Kholid mengaku akan berkomunikasi dengan fraksi lain untuk membahas kelanjutan polemik Gibran Ijazah. Menurut Kholid, komunikasi tersebut sudah menjadi arahan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.
Kholid menjelaskan, PKS ingin menjadi jembatan aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Menurutnya, keputusan MK terkait ijazah Gibran harus menjadi momentum evaluasi tata kelola sistem pemilu.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya membuka ruang dialog dengan pihak lain.
Hasto juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dia menilai proses di balik keputusan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, ternyata dari aspek syarat minimal yang ditetapkan konstitusi, syarat ijazah SMA atau sederajat, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak menemukan ijazah tersebut ada, ujarnya.
Hasto mengaitkan permasalahan ini dengan standar etika yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara.
“Ketika dua hal tersebut dilanggar, yaitu aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimal ijazah, maka hal tersebut telah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di hadapan publik,” ujarnya.
(knf/fra)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
