Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menajamkan arah pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Aula Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori, Senin (02/02/2026).
“Pembangunan yang berhasil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis pembangunan Kota Payakumbuh dapat terus berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Asisten I Setdako Payakumbuh, Nofriwandi, saat membacakan sambutan Wali Kota Payakumbuh.
Forum tersebut mengusung tema Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing melalui Penguatan Pemberdayaan, Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik. Pemerintah kota memanfaatkan Musrenbang kecamatan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.
Nofriwandi menegaskan, seluruh tahapan perencanaan berjalan melalui pendekatan bottom-up. Enam kelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori lebih dulu menggelar musrenbang pada 12 hingga 20 Januari 2026. Warga, RT/RW, lurah, hingga fasilitator perencana kelurahan (faskel) aktif merumuskan kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing.
Ia menyebut forum tingkat kecamatan ini berfungsi untuk menajamkan, menyelaraskan, dan menyepakati usulan agar tepat sasaran. Pemerintah kota, lanjutnya, harus selektif karena kemampuan keuangan daerah terbatas.
“Kita perlu memastikan setiap program benar-benar mendesak, berdampak langsung, dan mendukung target pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam paparannya, Nofriwandi juga menyampaikan kondisi makro Kota Payakumbuh. Pertumbuhan ekonomi pada 2024 tercatat 4,53 persen, sedikit menurun dari 4,70 persen pada 2023. Meski begitu, pemerintah kota terus mendorong optimalisasi potensi daerah untuk memperkuat daya saing ekonomi.
Di sektor sosial, angka kemiskinan pada 2025 turun menjadi 4,95 persen dari 5,19 persen pada 2024 dan berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35 persen. Tingkat pengangguran juga tercatat 4,96 persen, lebih rendah dibandingkan angka provinsi sebesar 5,62 persen.
Secara spesifik, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori masih menghadapi sejumlah tantangan sosial. Pemerintah mencatat 445 kepala keluarga berada pada desil 1, delapan balita mengalami stunting, 249 keluarga berisiko stunting, enam kepala keluarga belum memiliki akses air minum layak, serta 88 kepala keluarga belum memiliki jamban layak. Nofriwandi meminta OPD terkait segera merancang intervensi terarah berbasis data tersebut.
Ia juga menginformasikan bahwa pemerintah pusat kembali mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp200 juta untuk setiap kelurahan pada 2026. Pemerintah kota mengarahkan dana itu untuk percepatan penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi dari tingkat kelurahan.
Musrenbang kali ini terintegrasi dengan rembug stunting yang telah berjalan sejak 2023. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Kota Payakumbuh pada 2024 masih berada di angka 16,4 persen. Pemerintah kota mendorong sinergi lintas sektor agar angka tersebut turun secara signifikan.
Selain isu sosial, pemerintah kota juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Nofriwandi meminta warga memilah sampah rumah tangga menjadi tiga jenis, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan menyalurkan sampah anorganik bernilai ekonomi agar beban Tempat Pembuangan Akhir berkurang.
Di sektor ekonomi, pemerintah kota tengah mempercepat rencana pembangunan kembali pusat pertokoan Payakumbuh yang terbakar pada akhir 2025. Pemerintah berharap pembangunan tersebut segera menggerakkan kembali aktivitas perdagangan dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Camat Lamposi Tigo Nagori, Diki Engla, menyampaikan bahwa enam kelurahan telah menghasilkan 30 usulan prioritas, masing-masing lima usulan dari setiap kelurahan.
“Musrenbang kecamatan ini memastikan kembali usulan prioritas tersebut dan membuka ruang bagi usulan baru yang sangat mendesak, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah,” kata Diki.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti menghentikan pembangunan. Pemerintah kecamatan tetap mendorong inovasi dan ketepatan sasaran agar setiap program memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan lahirnya rencana pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi pencapaian visi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029.
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita: Pemko Payakumbuh
