Mahfud MD mengatakan penyadapan yang dilakukan Prabowo bukan kasus biasa, melainkan bentuk pengkhianatan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Polri bukan perkara biasa.

Mahfud bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan karena pihak yang diduga melakukan penyadapan adalah orang-orang yang seharusnya menjalankan tugasnya untuk melindungi Presiden.

Menurut Mahfud, kejadian tersebut belum bisa dianggap biasa meski penyadapan presiden pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.

Ia menilai ada perbedaan mendasar antara penyadapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Ini berbeda. Orang yang seharusnya mendapat tugas dari presiden justru menyadap presiden,” kata Mahfud dalam tayangan Kompas Siang, Jumat (6/11/2026).

Baca Juga: Terungkap! Bareskrim Polri mengungkap peran tersangka SU dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo

Mahfud menyinggung peran mantan Kapolri

Mahfud juga menyoroti keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam kasus tersebut.

Dia menegaskan, dugaan keterlibatan Listyo jangan hanya dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban formal karena posisinya sebagai pimpinan Polri.

Mahfud justru mengklaim Listyo diduga terlibat aktif dalam rangkaian aksi penyadapan tersebut.

“Itu bukan tanggung jawabnya, dia aktif. Dia yang beli peralatan. Dia perintahkan penyadapan. Dia perintahkan kabel-kabelnya dimusnahkan. Artinya dia aktif sekali, bukan karena kebetulan sebagai Kapolri harus bertanggung jawab secara formil. Bukan begitu,” kata Mahfud.

Baca juga: Adakah Dugaan Motif Politik dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo? Demikian diungkapkan seorang analis komunikasi politik

Menurut dia, dugaan keterlibatan aktif merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam mengusut kasus penyadapan presiden.

Mahfud pun meminta agar kasus ini ditangani dengan tegas dan tidak dianggap sebagai kejadian biasa.

Tuduhan penyadapan yang dilakukan pihak-pihak yang seharusnya berada dalam lingkaran perlindungan presiden merupakan persoalan serius yang harus diungkap.