Gibran Didesak Mundur, Guntur Romli: Bukan Hanya Tuntutan PDIP Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli menanggapi seruan berbagai pihak agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur.

Desakan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurut Romli, desakan agar Gibran mundur dari kursi RI 2 tidak hanya disampaikan PDIP saja, tapi ada juga pihak lain yang menyuarakan dorongan serupa.

Soal permintaan mundur Mas Gibran bukan sekadar tuntutan PDI Perjuangan. Ada 150 profesor yang mendesak dan hal itu sudah disampaikan secara resmi dengan mengirimkan surat kepada kami, ujarnya dalam dialog tersebut. Kompas Sore KompasTV, Sabtu (24/10/2026).

Bahkan, dia mengungkapkan ada pihak lain yang datang ke PDIP dan menyuarakan persoalan serupa.

Romli mengatakan, ada sekelompok perempuan lintas provinsi dan ada yang melaporkan ijazah Gibran ke Bareskrim yang juga mendatangi kantor PDIP.

Menurut dia, PDIP menerima aspirasi kelompok tersebut secara terbuka dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Baca Juga: Desak Gibran Mundur Sukarela, Ratusan Profesor Kirim Surat Terbuka

Jadi menurut kami ini bukan lagi soal PDI Perjuangan atau tuntutan PDI Perjuangan, kata Romli.

Politisi PDIP itu menjelaskan, pertimbangan putusan MK yang menyatakan tidak ada bukti Gibran memiliki ijazah SMA/sederajat menegaskan syarat pencalonannya sebagai wakil presiden tidak terpenuhi.

Ini bukan hanya tentang ijazah

Tak hanya itu, Romli menilai polemik yang menyeret Gibran bukan hanya soal ijazah SMA-nya saja. Namun demikian, juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden.

Dia menjelaskan, ada pelanggaran etik yang dilakukan mantan Ketua MK yang juga paman Gibran, Anwar Usman, di balik putusan MK tersebut.