Payakumbuh — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Payakumbuh menyoroti sejumlah isu strategis dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 yang digelar Selasa (05/08/2025).
Melalui juru bicaranya, Febriadi, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan APBD yang terukur, efektif, dan berpihak kepada masyarakat. Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya transparansi, akurasi data, dan pemerataan manfaat program.
“Kami mengapresiasi dedikasi Wali Kota, Sekda, TAPD, dan seluruh jajaran Pemko Payakumbuh yang telah menyampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2025 tepat waktu. Semoga pembahasan nanti bisa berlangsung cepat dan terukur,” kata Febriadi.
Salah satu perhatian utama Fraksi NasDem ialah masalah pendataan penerima bantuan sosial melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Fraksi menilai masih ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin.
“Kami meminta agar mekanisme penentuan penerima bantuan dilakukan melalui Rembuk Warga atau Musyawarah Kelurahan. Kami sering mendapati nama penerima yang sudah pindah, meninggal dunia, atau bahkan satu rumah bisa tiga kepala keluarga dapat bantuan, sementara tetangganya yang lebih miskin tidak,” ujar Febriadi.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi membantu validasi data, namun pemerintah daerah juga diharapkan melibatkan anggota dewan dan unsur masyarakat sejak awal agar prinsip kemitraan antara eksekutif dan legislatif berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti peningkatan status RSUD Adnan WD dari tipe C menjadi tipe B. Peningkatan ini dinilai perlu diimbangi dengan perbaikan sarana, prasarana, dan ketersediaan tenaga medis sesuai spesifikasi.
“Pelayanan RSUD Adnan WD sudah baik, tetapi perlu program penguatan fasilitas dan sumber daya manusia. Kami juga meminta kejelasan soal regulasi rekrutmen pegawai rumah sakit agar ada payung hukum yang jelas,” tambahnya.
Fraksi NasDem juga menyinggung praktik dokter spesialis yang bekerja di luar RSUD Adnan WD. Menurut Febriadi, hal itu boleh dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi jangan sampai mengganggu pelayanan publik di rumah sakit daerah.
Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan dalam pembagian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan RSUD Adnan WD. “Ada laporan bahwa pegawai dengan kinerja tinggi justru mendapat TPP lebih kecil dibanding yang kinerjanya minim. Hal ini perlu dievaluasi dan dimonitoring,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem juga meminta keterbukaan pemerintah daerah terkait proses seleksi Direktur Utama PDAM Payakumbuh yang tengah berlangsung.
“Pemilihan Dirut PDAM harus dilakukan secara transparan agar menghasilkan pimpinan yang profesional dan berintegritas,” ujar Febriadi.
Tak kalah penting, Fraksi NasDem juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji guru PAUD yang hingga kini belum menemukan solusi pasti.
“Kami mendorong Pemko Payakumbuh segera menuntaskan persoalan ini. Para guru PAUD telah berjasa besar dalam dunia pendidikan, dan sudah sepantasnya hak mereka dipenuhi tepat waktu,” ucapnya menegaskan.
Fraksi NasDem turut menyinggung soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada Ranperda Perubahan APBD 2025 ditargetkan naik sebesar Rp6,91 miliar dari Rp755,87 miliar menjadi Rp762,79 miliar.
Meski mengapresiasi kenaikan tersebut, Febriadi meminta Pemko untuk melakukan uji petik berkala guna mengidentifikasi potensi PAD baru.
“Kami yakin potensi PAD Payakumbuh masih bisa ditingkatkan. Perlu langkah konkret dan inovatif untuk menggali potensi daerah,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
