Berbagai aksi demonstrasi yang terus terjadi di sejumlah kota patut menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah perlu membuka diri dan mengevaluasi substansi tuntutan masyarakat agar ketegangan sosial tidak berkembang menjadi permasalahan ekonomi yang lebih luas.
Pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta dan Sekretaris Dewan Pembina PWI DIY, Prof.Dr.Edy Suandi Hamid, M.Ec., Jumat (23/10) menilai dinamika sosial politik yang terjadi belakangan ini memiliki alasan ekonomi yang perlu diperhatikan. Ketika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, ketidakpuasan berpotensi menyebar dan mengikis kepercayaan masyarakat.
“Berbagai aksi demonstrasi yang terus terjadi di banyak kota harus ditanggapi dengan serius. Jangan dianggap enteng. Pemerintah harus berpikiran terbuka, melihat substansi tuntutan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan kemauan melakukan koreksi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membangun landasan perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurut Prof Edy, kritik dan ungkapan ketidakpuasan masyarakat di media sosial hendaknya dikaji secara terbuka, bukan dikonfrontasi dengan gerakan buzzer atau langsung dituduh diejek dan dipolitisasi. Sikap defensif justru berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah, antara lain Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program-program tersebut pada dasarnya dapat memiliki tujuan yang baik. Namun perencanaan, pelaksanaan dan kapasitas fiskal harus menjadi pertimbangan utama.
Prof Edy menyoroti besarnya anggaran MBG yang dalam materi analisisnya disebut mencapai Rp335 triliun pada APBN 2026. Menurutnya, kebijakan ini perlu dirancang berdasarkan prioritas kebutuhan, dengan mekanisme pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Pemberian bantuan secara selektif dan keterlibatan sekolah dan orang tua, misalnya, bisa dijadikan bahan evaluasi agar anggaran lebih hemat dan manfaatnya tepat sasaran.
Ia juga menilai terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator makroekonomi dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, menurutnya, tidak cukup menjadi tolak ukur keberhasilan jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan.
“Jika ini terus berlanjut, perekonomian riil kita bisa menjadi rapuh dan masyarakat semakin kesulitan,” tegasnya.
Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah kepercayaan investor terhadap pasar modal dan iklim investasi Indonesia. Prof Edy menyoroti peringatan MSCI kepada pasar modal Indonesia yang menurutnya harus dijawab melalui perbaikan nyata, bukan sikap defensif atau sekadar mengobarkan sentimen nasionalis.
Menurutnya, transparansi pasar, integritas perdagangan saham, pencegahan insider trading, dan kepastian regulasi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan investor dalam dan luar negeri.
Jika kepercayaan melemah dan terjadi capital outflow, maka upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Indonesia, kata dia, masih membutuhkan investasi dan aliran modal dari luar negeri untuk mendukung kegiatan perekonomian.
Guru Besar Ilmu Ekonomi ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu optimis terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tanpa didukung kebijakan yang produktif dan efisien. Pertumbuhan yang tinggi memerlukan perencanaan yang matang, pengeluaran investasi dengan tingkat pengembalian yang baik, dan pemerintahan yang bebas korupsi.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan internasional melalui penerapan tata kelola yang baik, evaluasi kebijakan yang berorientasi jangka pendek, dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi.
Prof Edy menegaskan, kritik dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk mendorong perbaikan. Meski kecewa dengan kebijakan pemerintah, masyarakat tidak boleh kehilangan kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Kita tetap harus mencintai dan melindungi Indonesia. Masih ada peluang bagi pemerintah untuk mendengarkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah merusak kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan kemauan melakukan koreksi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membangun landasan perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
