Pemerintah Indonesia menargetkan penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada tahun 2027 untuk memperluas pembiayaan bagi petani, nelayan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah. Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Dewan Kesejahteraan Keuangan Nasional (DNKK) pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pembentukan DNKK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 dan menandai perubahan pendekatan kebijakan dari perluasan akses layanan keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Pemerintah juga mendorong kerja sama pusat dan daerah untuk memperluas pembiayaan produktif ke daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal.
Saat pelantikan, Prabowo resmi mendeklarasikan pembentukan lembaga baru tersebut.
Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, siang ini Kamis, 22 Oktober 2026, atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya meresmikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Keuangan Nasional, kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyampaikan capaian penyaluran pembiayaan produktif pada Agustus hingga Oktober 2026. Berdasarkan data yang disampaikan pada Rakornas TPAKD, pembiayaan senilai Rp53,15 triliun telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur di seluruh Indonesia baik UMKM, petani, nelayan, dan pengusaha lainnya.
Prabowo mengapresiasi pencapaian tersebut dan memasang target pendanaan yang lebih besar pada tahun berikutnya.
“Tahun mendatang rencana kita, target kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan yang berada di pedesaan, dan di daerah terpencil, dan daerah tertinggal, serta di perkotaan yang berpendapatan rendah,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan, keberhasilan pembangunan ekonomi perlu diukur melalui perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Menurutnya, peningkatan pendapatan keluarga dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi bagian penting dari sasaran kebijakan pemerintah.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya sekedar slogan. Makna kesejahteraan yang sebenarnya adalah pendapatan masyarakat secara riil harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus mempunyai daya beli yang nyata,” kata Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK memperluas sasaran kebijakan. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada kepemilikan rekening, namun juga pada kemampuan keluarga dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Airlangga menjelaskan perbedaan orientasi kedua lembaga tersebut dalam forum nasional.
“Dewan Inklusi Keuangan Nasional itu hanya inklusif pak, hanya melibatkan masyarakat dalam memiliki rekening. Tapi Pak Presiden sudah berubah orientasinya pada kesejahteraan keuangan keluarga pak,” kata Airlangga.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2026 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. Pemerintah menjadikan kondisi tersebut sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan keuangan.
Implementasi kebijakan kesejahteraan keuangan mencakup tiga aspek, yaitu kondisi keuangan yang sehat, ketahanan dalam menghadapi guncangan ekonomi, dan rasa aman dalam mengelola keuangan. Strategi nasional kesejahteraan keluarga juga diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM di daerah.
Airlangga menempatkan keluarga sebagai unit terkecil yang menjadi sasaran kebijakan perekonomian pemerintah.
Jadi kalau bicara makroekonomi, yang dicanangkan Presiden di sini adalah family by family. Perekonomian terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga, kata Airlangga.
Dalam arahannya, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada lembaga dan pemerintah daerah yang mendukung perluasan akses keuangan. Ia menyoroti peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir tahun 2024.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pihak yang telah berupaya membangun lembaga ini,” kata Prabowo.
Rakornas TPAKD Tahun 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan OJK dengan mengusung tema Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan tersebut memberikan wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan dalam mendukung pemerataan akses pembiayaan.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menjalankan program Mandiri Badung Sejahtera atau Sistem Penyaluran Kredit Usaha Sidi Kumbara untuk membantu UMKM memperoleh modal usaha. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan, program tersebut memberikan akses pinjaman dengan plafon hingga Rp 100 juta, dengan beban bunga sepenuhnya ditanggung pemerintah kabupaten.
Adi Arnawa menjelaskan tujuan program pembiayaan bagi pelaku usaha lokal.
“Salah satu upaya kami untuk mempercepat akses keuangan adalah melalui program Sidi Kumbara atau Sistem Penyaluran Kredit Usaha Badung Sejahtera Mandiri,” kata I Wayan Adi Arnawa, Bupati Badung.
Melalui program ini, pemerintah daerah membiayai bunga pinjaman hingga plafon yang ditetapkan untuk meringankan beban UMKM. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten untuk memperluas akses permodalan dan mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Adi Arnawa menegaskan, pembiayaan bunga ditujukan agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya tanpa menanggung beban bunga kredit.
“Kami membiayai bunga kredit hingga plafon Rp100 juta agar para pelaku UMKM di wilayah Badung bisa naik kelas tanpa terbebani bunga,” jelas Adi Arnawa.
Dalam keterangannya, Adi Arnawa juga menyampaikan komitmen pemerintah kabupaten untuk terus melanjutkan program-program yang mendukung akses permodalan bagi UMKM. Ia menghadiri Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta untuk mengikuti penyelarasan program pusat dan daerah serta membahas strategi percepatan akses keuangan pada tahun 2027.
Ia menjelaskan tujuan keikutsertaan pemerintah kabupaten dalam koordinasi nasional ini.
“Kehadiran kami pada Rakornas ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan masyarakat khususnya UMKM dapat tumbuh melalui kemudahan akses permodalan,” kata Adi Arnawa.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
