JAKARTA, DDTCNews – Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi negeri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
“Pak Presiden menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi siswa di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari Taman Kanak-Kanak, jadi itu yang perlu kita tekankan,” kata Abdul, dikutip Sabtu (26/9/2026).
Guna memperkuat kebijakan pendidikan gratis, Abdul mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan yang tersedia seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan program Indonesia Pintar (PIP).
Salah satu bentuk optimalisasi dana BOS yang akan diambil pemerintah adalah dengan membayar gaji guru honorer di sekolah negeri dengan menggunakan 20% dana BOS.
Terkait pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pihaknya sedang mengkaji berbagai komponen pembiayaan untuk mewujudkan arahan presiden.
Brian mengatakan selama ini operasional perguruan tinggi didanai oleh biaya kuliah tunggal (UKT), biaya pengembangan lembaga jalur mandiri (IPI), dan sumber pendanaan lainnya.
“Kami sudah melakukan beberapa perhitungan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT saat ini, lalu berapa IPI untuk jalur mandiri, lalu juga pendapatan lainnya, karena di PTN terkadang pendapatan dari pascasarjana mensubsidi program sarjana,” kata Brian.
Kajian terhadap kebutuhan pendanaan pendidikan tinggi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melihat kebutuhan anggaran dan skema penyelenggaraan pendidikan tinggi gratis.
Harapannya tentu Presiden ingin agar program SPP gratis ini bisa dilaksanakan secepatnya, namun tentunya kita akan melalui tahapan, tidak langsung, kata Brian.
Brian mengatakan kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi akan dihitung dalam waktu satu bulan. Hasil penghitungan kebutuhan pembiayaan akan dilaporkan kepada presiden sebagai dasar penentuan langkah selanjutnya.
Harapannya, mungkin dalam waktu 2 minggu hingga 1 bulan kita akan mendapatkan perhitungan yang lebih rasional, tahapan yang lebih baik, kata Brian. (dik)
Periksa berita dan artikel lainnya di Google Berita.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
