Bali dilanda banjir parah pada 9 September lalu, yang disebut BMKG sebagai banjir terburuk dalam satu dekade terakhir. Hujan ekstrem dengan curah lebih dari 300 mm per hari mengguyur berbagai wilayah, termasuk Jembrana (385,5 mm), Tampak Siring (373,8 mm), Karangasem (316,6 mm), Klungkung (296 mm), dan Abiansemal (284,6 mm). Akibatnya, ribuan rumah terendam, aktivitas warga lumpuh, dan infrastruktur di sejumlah titik mengalami kerusakan.
Curah hujan ekstrem hanyalah salah satu faktor. Kondisi lingkungan yang kian terdegradasi memperburuk situasi, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung yang merupakan penyangga utama sistem air Bali. Menteri Lingkungan Hidup mengungkapkan, tutupan hutan di kawasan DAS tersebut kini hanya tersisa sekitar tiga persen dari total 49.500 hektare, jauh di bawah ambang batas aman minimal 30 persen. Penggundulan hutan, konversi lahan, dan alih fungsi kawasan resapan membuat air hujan sulit diserap, sehingga banjir besar lebih mudah terjadi.
Selain kerusakan hutan, masalah sampah juga memperparah dampak banjir. Anggota DPR menyoroti lemahnya tata kelola sampah di Bali yang menyebabkan banyak drainase tersumbat. Ia mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ekonomi sirkular sekaligus membangun sistem peringatan dini yang lebih adaptif terhadap pola cuaca ekstrem.
Dampak banjir tidak hanya mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan secara drastis. Air yang menggenang membawa sampah dan polutan, mengancam kesehatan warga, serta menekan fungsi ekologis lahan di perkotaan. Anggota DPR menyoroti buruknya tata kelola sampah yang memperparah situasi, dan menekankan perlunya sistem peringatan dini serta penerapan teknologi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.
Menteri LHK dan Gubernur Bali menyoroti pentingnya pengawasan kawasan hulu sungai serta penghijauan untuk meningkatkan fungsi daerah resapan air dan mencegah banjir berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya konservasi tidak bisa hanya difokuskan pada wilayah hulu, tetapi juga harus menyentuh kawasan pesisir yang menjadi benteng terakhir ekosistem.
Di sinilah LindungiHutan mengambil peran melalui program penghijauan di Teluk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan menanam bibit mangrove Rhizophora. Ekosistem mangrove terbukti mampu menahan laju abrasi, meningkatkan serapan karbon, dan memperkuat daya dukung lingkungan pesisir. Kehadiran lokasi konservasi ini menjadi unik karena langsung bersinggungan dengan kawasan pariwisata Bali yang padat aktivitas, sehingga memberi pesan kuat bahwa menjaga alam berarti juga menjaga masa depan ekonomi dan budaya lokal.
Kehadiran mangrove dapat menjadi benteng alami dari bencana iklim sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya lokal. Dengan donasi bibit pohon, publik tidak hanya membantu memperkuat fungsi daerah resapan air di hulu, tetapi juga menjaga ekosistem pesisir Bali tetap sehat dan tangguh menghadapi perubahan iklim.
Banjir besar ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan saling memperkuat dampak bencana. Partisipasi publik dalam gerakan penghijauan adalah bentuk adaptasi dan mitigasi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui donasi bibit pohon di kawasan hulu maupun pesisir Bali, kita bersama-sama dapat menjaga pulau ini tetap hijau, sehat, dan lebih kuat menghadapi krisis iklim di masa depan.
About LindungiHutan
LindungiHutan adalah start-up lingkungan yang berfokus pada aksi konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sebanyak 1 juta pohon telah ditanam bersama lebih dari 600+ brand dan perusahaan. Kami menggandeng masyarakat lokal di 30+ lokasi penanaman yang tersebar di Indonesia. Kami menghadirkan beberapa program seperti Corporatree, Collaboratree dengan skema Product Bundling, Service Bundling dan Project Partner, serta program Carbon Offset.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
