JAKARTA- Program biodiesel B50 yang resmi berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan salah satu capaian nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tahun kedua pemerintahannya.
Kebijakan yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan campuran biodiesel 50 persen ini, tidak hanya menghentikan impor solar CN 48, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah minyak sawit dalam negeri.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan penyaluran B50 hingga September 2026 telah mencapai sekitar 3,4 juta kiloliter. Penyalurannya sudah mencapai 6.050 dari total 6.412 SPBU Biosolar atau setara 94 persen.
Sisanya sebanyak 362 SPBU masih dalam masa transisi penggunaan stok B40 hingga akhir September 2026. Dewan Energi Nasional (DEN) melalui Stakeholder Satya Widya Yudha menegaskan pemerataan B50 terus diupayakan terutama di daerah terpencil yang aksesnya masih bermasalah.
BACA JUGA:Uji Transisi dan Transparansi Kebijakan B50
“B50 sudah terdistribusi merata secara nasional, sebanyak 3,4 juta kiloliter sampai September…dari 6.412 SPBU sudah terdistribusi ke 6.050 SPBU, jadi sekitar 94 persen,” kata Satya Widya Yudha dalam sosialisasi kebijakan energi di Universitas Brawijaya, pertengahan Oktober 2026.
Menghemat Devisa
Dampak ekonominya signifikan. Pemerintah memproyeksikan penghematan devisa hingga Rp 170 triliun pada tahun 2026 berkat penghentian impor solar. Selain itu, program ini diperkirakan mampu menyerap hingga 2,1 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2e.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebelumnya menegaskan, uji teknis di berbagai sektor (otomotif, alat berat, pertanian, kelautan, dan pembangkit listrik) sudah menunjukkan hasil positif, meski evaluasi menyeluruh terhadap kereta api masih berlangsung hingga Desember 2026.
Pada Sidang Kabinet Paripurna memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto mengaitkan langsung B50 dengan visi kemandirian energi jangka panjang.
“Kita sudah mencapai B50, dan sekarang kita akan memperjuangkan etanol menjadi E50. Kalau kita sudah E50 dan B50, Insya Allah kita tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar dari luar,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pernyataan ini menegaskan bahwa B50 bukan sekedar target teknis, namun landasan menuju swasembada bahan bakar. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkali-kali menegaskan B50 menjadi kunci penghentian total impor solar mulai Juli 2026.
Dari sisi industri kelapa sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat adanya lonjakan konsumsi dalam negeri. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan konsumsi CPO untuk biodiesel pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 13,7 juta ton.
Secara keseluruhan, konsumsi CPO dalam negeri diproyeksikan mencapai 27,1 juta ton (51,3 persen dari total penggunaan), melampaui porsi ekspor untuk pertama kalinya.
Stok minyak sawit nasional per Agustus 2026 turun menjadi 2,21 juta ton (turun 19,72 persen dibandingkan Juli), terutama disebabkan oleh serapan biodiesel yang naik 5,03 persen menjadi 1,35 juta ton pada bulan tersebut. Meski begitu, GAPKI memastikan pasokan CPO masih aman untuk mendukung B50 sepanjang tahun 2026.
Kesuksesan B50 bukannya tanpa tantangan. Pertama, keseimbangan pasokan. Peningkatan konsumsi dalam negeri berpotensi menurunkan volume ekspor minyak sawit. Badan IPOS memproyeksikan alokasi ekspor turun menjadi sekitar 25,7 juta ton pada tahun 2026. Stok nasional bahkan diperkirakan mencapai titik terendah di kisaran 300 ribu ton pada Oktober 2026 sebelum pulih pada akhir tahun.
BACA JUGA:Penerapan B50: Bagaimana Biodiesel Mengubah Posisi Tawar CPO Indonesia di Pasar Global?
Kedua, produktivitas kebun. Agar target B50 ke atas (B60 hingga B100) berkelanjutan tanpa harus membuka lahan baru, maka intensifikasi melalui Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR), bibit unggul dan mekanisasi menjadi sangat penting. Ketiga, pembiayaan dan insentif. Dana pungutan ekspor sawit yang selama ini mendukung insentif biodiesel perlu dikelola secara adaptif agar tidak mengganggu penerimaan negara.
Ke depan, pemerintah sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih ambisius. Wacana pemanfaatan lahan terdegradasi untuk bahan baku B100 dan percepatan program bioetanol (E20 lalu E50) terus menjadi agenda. Evaluasi komprehensif terhadap penerapan B50 pada bulan Desember 2026 akan menentukan seberapa cepat Indonesia dapat melangkah lebih jauh.
B50 telah membuktikan bahwa hilirisasi kelapa sawit dapat berjalan seiring dengan ketahanan energi. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan kebijakan ini sebagai bukti nyata kerja nyata. Tantangan stok, ekspor, dan produktivitas tetap harus diwaspadai agar capaian tersebut tidak sekadar menjadi angka statistik, namun menjadi landasan kemandirian energi yang bermanfaat.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
