Jakarta, Batamnews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi waktu satu minggu kepada pemerintah daerah yang belum membentuk gugus tugas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil untuk mempercepat dukungan pemerintah daerah terhadap program-program prioritas Presiden sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan maksimal dan merata.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 223 daerah telah membentuk Satgas MBG. Sementara daerah yang belum membentuknya diminta segera menyusul.
Jadi saya minta yang belum, saya beri waktu seminggu untuk membentuk Satgas MBG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2026).
Pernyataan ini dilontarkan setelah Tito memimpin Pembukaan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Kesesuaian Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Pengawasan SPPG Diperkuat
Selain mempercepat pembentukan Satgas MBG, Tito juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.
Surat edaran ini menjadi pedoman untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPPG dan mengawasi pelaksanaan program MBG sesuai kewenangannya.
Melalui kebijakan tersebut, Satgas MBG di daerah diarahkan untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemeriksaan tersebut harus mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang ditetapkan oleh BGN.
Ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian, yakni 14 indikator kelayakan operasional SPPG, kualitas dan kesesuaian menu makanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar dan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
MBG dinilai mampu mendongkrak perekonomian daerah
Tito juga meminta pemerintah daerah tidak hanya memandang MBG sebagai program pemenuhan gizi saja. Menurutnya, program ini berpeluang besar untuk menggairahkan perekonomian daerah jika dikelola dengan baik.
Kebutuhan pangan pada program MBG dapat membuka pasar bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Dengan permintaan yang jelas, rantai pasokan pangan regional diharapkan dapat berkembang.
“Karena pembeli “Jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini sangat diuntungkan,” jelasnya.
Selain meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, penerapan MBG juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.
Tito menilai keberhasilan program ini akan berdampak langsung kepada masyarakat sekaligus menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah.
“Banyak sekali masyarakat yang terkesan dengan kegiatan MBG ini. Kalau daerah masing-masing sukses, maka kinerjanya juga akan meningkat. Tidak hanya pemerintah pusat, hasil kinerjanya juga akan meningkat,” lanjutnya.
Sebagai bentuk dorongan, Tito berencana memasukkan capaian pemerintah daerah dalam mendukung program MBG sebagai salah satu aspek penilaian Apresiasi Prestasi Pemerintah Daerah.
Ia berharap pemerintah daerah segera membentuk Satgas MBG, memperkuat pengawasan SPPG, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri dan BGN.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
